2enam.com, Mamuju : BPJS Kesehatan Mamuju menyelenggarakan FGD bersama Komisi Informasi Publik Sulbar dan media massa di Mamuju.
Kepala BPJS Kesehatan Mamuju, Umrah Nurdin mengatakan, sebagai informasi, BPJS di Sulbar ada di dua kantor cabang, yakni di Polewali dan Mamuju.
Diharapkan segala informasi yang ada khususnya terkait pelayanan publik bisa tersampaikan kepada masyarakat guna pelayanan yang lebih baik.
“Selain itu, program JKN ini bisa terlaksana dengan sinergi dari pemerintah, teman-teman media dan juga pastinya dukungan komita informasi,” kata Umrah. Selasa , 5 Oktober.
Menurutnya, pihaknya terus berupaya memberikan informasi secara langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaanya BPJS mamuju terus berupaya menjalin kerja sama dan bermitra dengan media juga dengan pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan agar program JKN bisa terlaksana dengan baik.
“Yang terbaru bahwa per 1 Oktober terdapat penonaktifan berdasarkan SK mensos di mana masyarakat jika selama tidak sesuai hasil verifikasi dan validasi dari dinsos maka dinonaktifkan,” sebutya.
Ia mengaku, kondisi ini di Indonesia datanya 7 juta. Sehingga memang butuh koordinasi dan informasi yang lebih humanis sehingga tindaklanjut bisa lebih mudah.
Anggota Komisi Informasi Publik Sulawesi Barat , Bahtiar Ahmad Pela mengatakan, Sulbar sudah beranjak satu level lebih tinggi dari keterbukaan informasi. Dimana sulbar sudah masuk pada zona menuju informatik.
“Kita berharap dialog ini bisa berbuah manis. Bisa melahirkan sesuatu keadaan yang memang ideal,” tutupnya.
M4R10
Komentar