2enam.com, Mamuju : Pemkab Mamuju melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju, melaksanakan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting di Mamuju
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib mengatakan, kegiatan tersebut membandingkan antara rencana dan realisasi dalam hal penyerapan anggaran, capaian output, kerangka waktu penyelesaian dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian target.
“Dalam waktu dekat juga ada penilaian desa lokus stunting yang dilakukan provinsi. Tahun lalu kita urutan kedua. Saya katakan kalau bisa tahun ini kita urutan pertama,” kata Suaib, saat dikonfirmasi di Dinkes Mamuju.
Suaib menekankan, kebijakan refocusing sebaiknya tidak dijadikan kendala dalam melakukan sesuatu. Ia meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlalu memikirkan kebijakan refocusing.
“Refocusing jangan dijadikan kendala. Carilah alternatif lain. Cari solusi lain,” beber Suaib.
Kepala Bappepan Mamuju, Khatmah Ahmad mengatakan, kegiatan tersebut untuk melihat intervensi yang sudah dilakukan beberapa stakeholder.
Sejauh ini, lanjut Khatmah, outputnya menggembirakan. Mengacu data Dinkes Mamuju, angka prevalensi stunting di Mamuju sudah mengalami penurunan sijgnifikan. Tahun 2019 prevalensi stunting di Mamuju 25,05 persen dan tahun 2020 18,07 persen.
Artinya, sudah ada beberapa desa yang sudah keluar dari status desa stunting. Meski, kata dia, masih ada muncul desa-desa baru dengan masalah stunting. Namun, artinya kerja-kerja tim di Mamuju membuahkan hasil.
“Tahun ini penilaiannya dulu, nanti kita lihat datanya lagi. Kegiatan tersebut juga sekaligus dirangkaikan dengan terkait persiapan penilaian yang bakal dilakukan tim provinsi terkait desa-desa stunting di Mamuju,” beber Khatmah.
m4r10
Komentar