2enam.com, Mamuju : Mengaku telah melakukan evaluasi di lima kabupaten se-sulbar, terhadap percepatan kabupaten layak anak (KLA), Kepala dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB (P3AP2KB) Hj. Djamila, mengaku, meski hingga saat ini belum satupun kabupaten di Sulbar telah mengantongi predikat kabupaten layak anak, namun ia optimis ditahun mendatang akan “pecah telur”, yang ditandai kabupaten layak anak akan disandang oleh kabupaten di Sulbar.
Namun demikian ia mengatakan, perlu kerja bersama dalam mewujudkan hal itu, dan pemerintah daerah harus menjadi motor dengan menyiapkan sejumlah prasyarat, diantaranya :
1. Adanya peraturan/kebijakan daerah tengang KLA
2. Persentase anggaran yang di alokasikan untuk KLA
3. Sumber daya terlatih konvensi hak anak
4. Keterlibatan forum anak/ kelompok anak
5. Kemitraan antar OPD dalam pengembangan KLA
6. Keterlibatan lembaga dalam masyatakat dalam KLA
7. kemitraab dengan dunia usaha dalam KLA
8. Kemitraan dengan Media dalam KLA
9. Inovasi dalam KLA
Sebelumnya, Djamila mengungkapkan, pentingnya daerah layak anak, karena lebih dari 30 persen penduduk indonesia adalah usia anak, yang sudah barang tentu membutuhkan pendampingan dalam tumbuh kembangnya, demi masa depan generasi selanjutnya.
Sementara itu, sekretaris daerah kabupaten mamuju H. Suaib mengatakan, untuk meraih predikat kabupaten layak anak, mamuju telah pada jalur yang benar, pasalnya di tahun 2019 daerah ini telah meraih penghargaan sebagai daerah yang berhasil menurunkan pernikahan usia anak, juga meraih predikat yang sama untuk sekolah ramah anak yang diterima oleh MTS mamuju,
“jadi secara teoritis kita sebenarnya telah berada dijalur yang benar, tinggal bagaimana membangun komitmen bersama semua pihak untuk memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki untuk mewujudkan kabupaten layak anak” Ungkapnya.
Kegiatan evaluasi percepatan kabupaten layak anak yang dilangsungkan di kantor bupati sementara (sapota), pada kamis, 1 april 2020, juga di warnai dengan penandatanganan komitmen bersama, oleh tim penggerak PKK kabupaten mamuju, hingga tim penggerak PKK kecamatan dan desa, diketahui pemerintah provinsi sulawesi barat oleh kadis P3AP2KB, bersama pemerintah kabupaten mamuju oleh kadis P3A kabupaten mamuju, serta sekretaris daerah kabupaten Mamuju.
(Diskominfosandi)
Komentar