2enam.com, Mamuju : Ratusan massa aksi yang tergabung dalam gerakan ‘Aliansi Perjuangan Rakyat Mamuju’ mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) melakukan unjuk rasa Tolak Omnibus Law Cabut UU Cipta Kerja, Rabu, 7 Oktober 2020
Dalam tuntutanya massa meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menandatangani penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Aksi tersebut , imbas atas di sahkannya kesepakatan Undang-undang Omnibus Law Oleh DPR RI dan Pemerintah, awal pekan ini, Senin, 05 Oktober 2020.
Massa meminta kepada pemerintah agar membatalkan pengesahan Undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI dan Pemerintah pada 05 Oktober kemarin.Massa aksi menganggap DPR RI telah melakukan penghianatan terhadap Rakyat Indonesia.
Kordinator Umum (Kordum) ini Refly Sakti Sanjaya mengatakan RUU Cipta Kerja akademik bertentangan dengan konstitusi tahun 1945 karena statusnya akan membayar hukum bagi aturan yang lain, sedangkan Indonesia saat ini tidak sedang menerapkan sistem hukum common law.
“Tuntutan kami mendesak dan meminta untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law dan revisi UU Cilaka,”ujarnya.
Massa aksi menuntut DPRD Sulawesi Barat untuk melayangkan surat ke DPR RI sebagai bentuk pernyataan-undang Omnisbus Low, selain itu menuntut pemerintah untuk mengeluarkan perpu pembatalan undang-undang Omnibus Law.
“Hari ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, DPR telah Menjadi penghianat Rakyat,” Tegas Radit dalam Orasinya.
Abdul Rahim Wakil ketua DPRD yang menemui Massa mengatakan,Abdul Rahim pernyataan jika menolak terhadap Undang-undang Omnibus Law (Cipta lapangan kerja) sudah terjadi begitu kuat, bahkan DPRD Sulbar telah sekian kali menerima aspirasi yang sama.
“Gelombang bantuan di Sulawesi Barat Memang terus mengalir, bahkan kami di DPRD Provinsi telah membuat surat untuk diteruskan ke DPR RI,” Abdul Rahim kepda Massa Aksi
Di ketahui aksi ini terjadi 2 gelombang yakni,Aliansi Perjuangan Rakyat Mamuju dan Kalukku Melawan.
M4R10
Komentar