2enam.com, Mamuju : Menyongsong pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang, penyelenggara pilkada diharapkan selalu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada rapat kesiapan penyelenggara dan pihak terkait dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, dampak-dampak Covid-19 di Sulbar serta segala potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguang (ATHG) yang berlangsung di Aula Kantor Badan Intelejen Daerah (Binda) Sulbar, Kamis 24 September 2020.
“Saya berharap jajaran penyelenggara pilkada di setiap tingkatan selalu menjalin koordinasi dan kerjasama dan semua pihak terkait terutama TNI, Polri dan Pemerintah,” kata Ali Baal
Disampaikan, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatkan koordinasi untuk mencegah dini dan deteksi dini potensi kerawanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.
Selanjutnya, penanganan kewaspadaan pandemi Covid-19, melakukan pencegahan potensi pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan pilkada 2020 terutama pada masa kampanye, pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara dan menjalin koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran.
Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, melalui kesempatan itu, Ali Baal mengungkapkan, pekan depan Pemprov Sulbar akan kembali menerapkan Work For Home ( WFH), sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19.
“Kita tidak takut akan Covid-19 tetapi kita harus terus berhati-berhati terhadap penyebaran Covid yang terus bertambah. Terus perhatikan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan hingga bersih dan menjaga jarak seperti yang dilakukan orang tua kita dahulu, “imbau Ali Baal
Kepala Badan Intelejen Daerah Sulbar, Bagus Suryo Nugroho mengatakan, pesta demokrasi itu akan terlaksana dengan aman, lancar dan demokratis dalam suasana yang kondusif, sangat tergantung pada kesiapan penyelenggaraan Pilkada (KPU dan Bawaslu), serta membutuhkan kerjasama semua pihak terkait yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Johny Manurung mengemukakan, mengingat Pilkada serentak 2020 berlangsung dalam masa pandemi Covid-19, maka pelaksanaan setiap tahapan harus disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat, serta keharusan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebiasaan baru untuk mencegah penularannya. Hal itu akan memberi dampak signifikan terhadap proses pelaksanaan pilkada.
Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI Firman Dahlan menyampaikan, pihaknya bersama kepolisian sudah membentuk organisasi dan membentuk kekuatan yang dapat mengantisipasi berbagai ancaman dan kekuatan tersebut tersebar di kodim-kodim.
“Kami menciptakan kegiatan tersendiri agar tidak tercipta klaster terbaru sehingga para personil tidak keluar dari markas, begitu juga pihaknya melakukan protokol kesehatan dari masyarakat yang berdatangan untuk melihat kegiatan di korem,”sebutnya
Firman menambahkan, tidak lama lagi vaksin Covid-19 akan disebar di seluruh daerah, tetapi dalam tahap awal akan diberikan kepada tenaga medis dan unsur pembantu.
(farid)
Komentar