OPINI : “LEBIH SMART DENGAN IBU KOTA NEGARA BARU “
Den Suryadi Salama, SE.
Seperti konsep smart city pada umumnya, pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) akan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kota cerdas. Di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan di desain sesuai dengan konsep berkelanjutan.
Di samping itu, salah satu pendukung lainnya yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut.
“Pertama orientasinya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar warga kota. Dari misalkan air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan adminitrasi apakah untuk KTP, keperluan adminitrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat krimininalitas jadi semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi,”
Seperti diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota sepertinya serius dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keseriusan itu semakin terlihat saat Pidato Kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI. Saat melakukan Pidato Kenegaraan tahunan itu, Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun, belum ada titik terang mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru tersebut. Ada lima tahapan besar yang disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan.
Kelima langkah itu, pertama, pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar yang sudah dibangun sebelumya. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Manusia Indonesia harus bisa bersaing secara global. Ketiga, mengundang investasi besar-besaran sebagai kunci untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, reformasi struktural birokrasi agar semakin sederhana, simpel, dan lincah. Kelima, menjamin penggunaan APBN tepat sasaran dan fokus. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi.
Visi besar Jokowi selama 5 tahun pemerintahan jilid keduanya tersebut akan dilakukan secara bertahap, tahun demi tahun. Khusus untuk 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.
RKP 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2045. Sedikitnya ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020. Pertama, pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Ketiga, nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.
Tampaknya dari lima prioritas, tiga prioritas pertama bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada prioritas pertama pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan, seberapa cepat pemerintah dapat mengurangi jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai “smart city” dan “forest city” (kota cerdas dan sekaligus perlindungan lingkungan). Salah satu masalah yang harus diantisipasi dalam pemindahan dan desain pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah kesenjangan dan kecemburuan sosial. Kesenjangan dan kecemburuan sosial itu, baik antara penduduk lokal dengan aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di daerah itu, maupun dengan para migran lainnya.
Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan menjadi sumber ekonomi baru, di mana akan memicu migrasi orang-orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik di daerah tersebut. Ibu kota negara yang baru juga akan dibangun berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga adaptif terhadap perkembangan teknologi,itu berarti harus ada SDM yang memadai untuk merespons kebutuhan itu. Kualitas SDM akan menentukan kemampuan mereka berkontribusi bagi pembangunan dan mengambil manfaat dari pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang baru akan menjadikan wilayah tersebut dan daerah sekitarnya menjadi tujuan migran.
Komentar