2enam.com, Mamuju : KPU Kabupaten Mamuju telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk Pilkada 2020 Desember mendatang. Sebanyak 6.178 pemilih berkurang.
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju pada pelaksanaan Pemilu 2019, jumlah pemilih sebanyak 167.237 terdiri dari pemilih laki-laki 84.567 dan pemilih perempuan 82.670.
Sedangkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang kemudian ditetapkan oleh KPU Mamuju menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada Senin (14/9/2020) Jumlah pemilih sebanyak 160.519 terdiri dari pemilih laki-laki 81.342 dan pemilih perempuan 79.177.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengungkapkan jumlah dari data DPS yang telah ditetapkan tersebut DPHP yang sudah melalui tahapan pleno ditingkat PPS (kelurahan dan desa).
“Petugas PPDP dan Petugas dibawah kami ini sudah bekerja dengan baik, menverifikasi dengan baik data-data yang ada melalui proses coklit dan juga partisipasi masyarakat yang secara sadar melaporkan ketika ada pemilih yang TMS (tidak memenuhi syarat,red) sehingga inilah hasilnya,” ungkap Hamdan
“Yang kami plenokan hari ini, sebelumnya sudah di plenokan ditingkat PPS, kemudian PPK. Perubahan ini disampaikan ke KPU Kabupaten, bahwa ini hasil dari pleno PPS namun setelah kami kroscek bersama PPK ternyata juga masih banyak yang TMS, yang seharusnya tidak berhak lagi didaftar,” jelasnya.
Hamdan pun menuturkan, fenomena penurunan jumlah daftar pemilih ini masih dalam kategori wajar. Sebab pada Pemilu 2019 lalu, ada sejumlah pemilih yang terdata belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik.
“Pada pileg 2019 lalu, ada rekomendasi Bawaslu ke KPU terkait pemilih yang belum jelas apakah dia memiliki KTP-el atau belum untuk dimasukkan. Itu sekitar limaribuan lebih, itu tidak faktual langsung dimasukkan, sehingga ada pembengkakan,” sebutnya.
“Jika kita melihat dan kita sandingkan dengan kejadian kemarin di Pileg, penurunan ini saya rasa masuk akal. Sebab PPDP kami saat ini tegas, jika anda belum ber KTP-el dan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga maka PPDP kami tidak akan memasukkan ke DPS,” pungkas Hamdan
Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengungkapkan terkait berkurangnya data pemilih di DPS ini akan segera di kroscek ulang oleh pihak Bawaslu Mamuju.
“Dari hasil pengawasan teman-teman PPL dalam proses penyusunan DPHP ini ada data di beberapa kecamatan yang harus difaktualkan, seperti di Simboro yang ada sekitar empat ribuan yang difaktualkan dan kecamatan-kecamatan lain. Sehingga setelah dilakukan hal tersebut didapati bahwa orangnya itu tidak ada,” ungkap Rusdin
“Kami juga saat ini menunggu data dari KPU yang nantinya akan kami lakukan pencermatan dan analisis terkait dengan data itu,” pungkasnya.
(Iqbal)
Komentar