2enam.com, Mamuju, – Merasa bahwa tidak ada lagi yang mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan pada Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang tepat pada tanggal 10 November 2019, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kembali melakukan aksi parlementer jalanan di persimpangan jalan ahmad kirang mamuju aksi yang di lakukan FPPI mamuju membawa beberapa tuntutan, Minggu (10/11/2019).
Isu-isu sektoral yang kemudian didorong untuk jadi pembahasan di kursi politik. Selain dari pada Memperingati Momentum Hari Pahlawan Nasional
FPPI Mamuju juga tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang sampai hari ini masi menghimpit masyarakat dengan dilahirkannya sebuah regulasi tidak real bicara soal kesejahteraan tapi di buat untuk membatasi pertumbuhan sosial budaya dan politik masyarakat itu sendiri.
Dalam orasinya, massa aksi juga menambahkan, para pahlawan yang berjuang untuk melawan kolonial itu kemudian tidak di rawat oleh kaum generasi bangsa Indonesia. Belum lagi hukum kita masi di dominasi hukum kolonial.
Ir. Soekarno tercatat dalam sejarah pernah melakukan non blok terhadap asing, namun nyatanya pemerintah hari ini membuka kran lebar-lebar untuk para investor asing itu sendiri. Belum lagi bicara soal RUU Pertanahan yang sampai hari ini masi jadi mimpi buruk buat kaum-kaum proletariat.
FPPI dalam aksinya juga membawa beberapa perangkat aksi berupa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan para pahlawan.
Adapun tuntutan FPPI Mamuju yakni, tanah untuk rakyat, pendidikan murah, tolak reklamasi, naikan gaji buruh, tolak utang baru hapus utang lama, stop dikriminalisasi terhadap buruh, petani, nelayan, tolak RUU pertanahan dan laksanakan reforma agraria.
(Eka)
Komentar