AKBP Rivai Arvan; Sikap Kades Bonehau Hanya Ego Sektoral

Mamuju79 Dilihat

2enam.com, Mamuju, – Terkait pemberhentian operasional perusahaan tambang PT. Manakarra Multi Mining di Kecamatan Bonehau terus bergulir. Sikap Kepala Desa (Kades) pun dianggap ego sektoral yang mengakibatkan keterlibatan tokoh adat untuk memberhentikan aktivitas perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mamuju, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Moh. Rivai Arvan dihadapan wartawan, Rabu (11/9/2019) saat menghadiri Pers Gathering yang digelar Polda Sulbar di kantor Ditlantas Polda Sulbar.

Ia mengungkapkan, proses pelaporan pemberhentian aktivitas tambang yang diduga dilakukan sepihak oleh Kades tersebut terus didalami dan telah dilakukan pemanggilan terhadap oknum terkait.

“Kita telah melakukan pemanggilan dan saat ini, kita masuk dalam tahap penyelidikan. Kita ingin semua berjalan baik demi kemajuan Mamuju. Untuk proses awalnya, tentu kita coba lakukan proses mediasi antar perusahaan dan kades,”tutur AKBP Moh. Rivai Arvan.

Ia juga menyesalkan sikap kades yang dianggap tidak melakukan mediasi terlebih dahulu, sehingga tindakannya dianggap sebagai provokator yang terindikasi masuk dalam tindak pidana. Pasalnya, kades diduga menghasut oknum Kepala Adat untuk melakukan pemalangan aktivitas perusahaan.

“Sangat kita sesalkan. Sebenarnya, tindakan itu sebagai ego sektoral yang tidak menimbang dan mewakili masyarakatnya yang lain. Tentu berbeda jika mediasi dilakukan dengan baik-baik, saya rasa perusahaan akan welcome, jika itu untuk daerah yang mereka tempati beraktivitas,”tuturnya.

Terkait dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan, ia mengatakan, pihaknya akan mengedepankan mediasi, sehingga kedepan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, perusahaan juga harus melihat norma-norma adat daerah tersebut sehingga kegiatan bisa dilakukan dengan baik.

“Tentu, mediasi akan kita utamakan. Ini kan masalah yang seharusnya tidak terjadi. Nah, tentu tokoh adat yang bukan merupakan structtural resmi tetapi tetap kita akui keberadaannya dan harus juga diperhatikan. Kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Mamuju itu yang kita inginkan,”tutup AKBP Moh. Rivai Arvan.

(3k4*)

Komentar