2enam.com, Mamuju : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengatasi defisit anggaran tahun ini yang mencapai Rp50 miliar lebih.
Dimana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar menyarankan agar yang dipangkas adalah belanja pegawai yang tidak penting.
Anggota Banggar DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan rapat terkakhir bersama TPAD memang mengakui ada defisit sekitar Rp50 miliar lebih. Sehingga, akan dilakukan rasionalisasi anggaran dengan mencoret sejumlah kegiatan.
“Penjelasan oleh eksekutif, memang kita defisit. Sekitar Rp50 miliar. Tapi mereka siap melakukan rasionalisasi. Kita sarankan banyak mengambil di belanja pegawai, kita minta semua yang bersentuhan masyarakat jangan dihapus. Meskipun ada satu dua kegiatan memang yang masuk kategori prioritas tetap dicoret karena memang sudah tidak ada tempat mengambil,” kata Sukri.
Salah satunya, kata dia, honor Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) yang terpaksa tidak dapat penambahan. Meskipun Disdik mengaku minta alkasi di APBD Perubahan Rp12 miliar, tetapi TPAD yang menyusun dan tidak memasukkannya.
“Karena tidak ada dasar hukum, karena datanya belum jelas yang mana mau dibayar mana yang tidak,” jelasnya.
Ketua Komisi IV, Arman Salimin mengatakan pemangkasan belanja pegawai memang wajib dilakukan Pemprov untuk defisit anggaran pada tahun ini.
“Kemarin sudah ada rasionalisasi, semua OPD kena pengurangan anggaran,” katanya.
Semua dapat rasionalisasi, dimana Disdikbud dan Dinkes menjadi dua OPD yang paling besar dipangkas. Disdik misalnya anggarannya dipangkas Rp8 miliar, Diskes 7 miliar.
Politikus PAN ini mengatakan, penyebab defisit karena pendapatan sejumlah OPD yang tidak capai traget. Pada saat pembahasan APBD Pokok diharapkan meningkat, tetapi nyatanya menurun drastis sehingga defisit.
“Sebenarnya diharap RSUD, diharap berkontribusi bedar. Kendalanya, saat ini masih semi BLUD. Jadi tahun depan, kalau sudah BLUD full diharapkan melebihi target,” katanya.
Jika sudah BLUD sepenuhnya, kata dia, diharapkan bisa mendapat pemasukan sampai Rp100 miliar. Tahun ini, kata dia, hingga Agustus baru Rp15 miliar dari target Rp20 miliar.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan dalam waktu dekat akan digelar lagi rapat TPAD dengan Banggar untuk mengurai permasalahan defisit anggaran ini.
“Memang harus ada penyesuaian, karena pendapat daerah kita tidak bsia sesuai target, jadi belanja juga harus digeser,” katanya.
Dia juga mengakui tak hanya belanja pegawai, kegiatan prioritas lainnya juga banyak yang ditangguhkan tahun ini hingga dihapus.
(74b*)
Komentar