2enam.com, Mamuju : Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) Provinsi Sulbar, merilis validasi hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan hasil akreditasi sekolah/madrasah tahap pertama tahun 2019.
Anggota BAN SM Pusat Dr Muhammad Sayuti Ph.D mengatakan, tahun ini secara nasional BAN SM melakukan akreditasi terhadap 56.460 sekolah.
“Sulawesi Barat ini mendapatkan 775 kuota, tapi semoga masih ada tambahan,”kata Muhammad Sayuti di Hotel Lestari Mamuju, Jl Musa Karim, Kelurahan Karema, Rabu (28/8/2019) malam.
Sayuti menuturkan, akreditasi sekolah tahun ini ada dua yang menjadi prioritas, yakni sekolah yang sama sekali belum pernah akreditasi, sehingga tidak ada lagi sekolah yang tak diketahui nasibnya.
Prioritas kedua yakni sekolah yang masa akreditasinya hampit habis, dua dua sampai satu tahun sebelum masa akreditasi berakhir.
“Kita menyebutnya supaya tidak ada lagi sekolah yang di alam ghoib. Ini adalah salah satu Nawacita Jokowi, bahwa seluruh sekolah di Indonesia harus diketahui nasibnya,”ujarnya.
Dikatakan, tahun ini yang diprioritas adalah SMA dan SMK. Alasannya, jika masih ada lulusan SMA/SMK yang sekolahnya tidak terakreditasi maka tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Jadi pada dasarnya adalah, tugas BAN, baik BAN pusat, provinsi, serta asesor, menilai kelayaan sekolah. Di Sulbar ada sekitar 158 asesor tersebar menilai kelayakan sekolah,”sebutnya.
Ia mengungkapkan, angka sekolah di Sulbar yang terakreditasi dengan baik atau status akreditasi A hanya 7 persen atau 38 sekolah dari total sekolah yang terakreditasi.
“Anda bisa bayangkan provinsi lain 70 persen yang akreditasi A. Apa maknanya data ini bagi masyarakat Sulbar, ini yang harus dituntaskan, sampaikan ke pak Gubernur dan masyarakat bahwa seperti inilah kondisi pendidikan saat ini,” pungkasnya.
Ketua BAN SM Sulbar, Amran HB memaparkan dari 555 sekolah di Sulbar yang sudah terverivikasi baru 38 terakreditasi A, 295 terakreditasi B dan 149 terakreditasi C dan 25 sekolah ditinjau ulang karena hasilnya mencurigakan.
“Kemudian yang tidak terakreditasi itu sebanyak 43 sekolah,”jelasnya.
Amran HB menegaskan, betapa terpuruknya kualitas pendidikan di Sulbar disebabkan adanya keinginan untuk tidak mau berubah.
“Catat ini, saya mengatakan ada keinginan pemerintah Sulbar tidak ingin berubah dan mencerdasakan kehidupan masyarakat kita,”tegasnya.
Faktanya, lanjut Amran, prioritas akreditasi jenjang SMA dan SMK itu dilakukan sebab jika tidak maka otomatis siswa yang akan menjadi korban, karena tidak dapat melaksanakan ujian nasional jika tak memiliki akreditasi.
“Kalau tidak bisa laksanakan ujian, berarti harus numpang ke sekolah orang. Nah yang terjadi sekarang, baik sasaran baru akreditasi maupun lama, sesuai dengan janji predisen bahwa di bulan September 2019 semestinya tuntas, tapi nyatanya belum,” tutupnya.
(74b*)
Komentar