2enam.com, Mamuju : Menghadapi hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 nanti, Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) hanya akan mengusung calon yang betul-betul ingin melayani masyarakat.
Dimana, pada tahun 2020 nanti, terdapat empat kabupaten di provinsi ke-33 ini yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tiga dari empat kabupaten tersebut kemungkinan akan ada sosok petahana (incumbent) yang akan kembali meramaikan kontestasi politik tersebut.
Untuk Majene ada Fahmi Massiara yang saat ini menjabat sebagai bupati, begitu juga dengan Habsi Wahid di Mamuju dan Aras Tammauni di Mamuju Tengah. Sementara untuk Pasangkayu, bupati saat ini Agus Ambo Djiwa dipastikan tidak akan dapat kembali berpartisipasi dalam kontastasi ini, dikarenakan sudah dua periode berkuasa.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, dalam kontestasi kali ini, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut terlebih dahulu akan melakukan evaluasi terhadap calon yang akan diusung, terutama untuk incumben. Karena menurutnya, posisi incumbent memiliki dua sisi yang dapat menguntungkan sekaligus merugikan.
“Incumben itu dua sisi, kalau dia bagus menjalankan selama lima tahun, tidak perlu kampanye lagi, pasti masyarakat akan memberikan support. Tapi kalau incumbennya tidak bagus, kampanye apapun yang dilakukan tidak akan dipilih oleh masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa SDK tersebut saat ditemui di kediaman pribadinya Jalan Husni Tamrin Mamuju, Sabtu (20/07/19).
“Olehnya itu Demokrat akan melakukan evaluasi di empat kabupaten. Tentu kita Demokrat akan mencalonkan seseorang. Walaupun dia incumben, kalau tidak punya simpati lagi di publik, tentu kita akan mencari alternatif yang lebih baik untuk bisa memberikan service kepada masyarakat,” sambungnya.
Karena menurut mantan Bupati Mamuju tersebut, jabatan seorang bupati merupakan public service atau jabatan melayani dan selalu bersama dengan rakyat, bukan sebuah jabatan yang mementingkan diri sendiri, golongan dan keluarganya saja.
“Karena kadang kala saat kita berkampanye, kita mengatakan akan memperjuangkan rakyat, menggadaikan dirinya untuk rakyat. Tapi setelah jadi bupati yang dia utamakan adalah keluarganya semua, mulai pekerjaan apa pun, semua keluarganya yang mengerjakan, tanpa memperhatikan orang lain dan tentunya keluarga itu susah dikontrol,” ujar Suhardi.
Suhardi menegaskan, sosok calon bupati semacam itulah yang tidak ingin diusung atau diberikan rekomendasi oleh Partai Demokrat untuk mengikuti kontestasi politik Pilkada serentak tahun 2020 nanti.
“Publik biasa kecewa dengan hal semacam itu dan kalau seperti itu. Demokrat tidak akan memberikan lagi rekomendasi, Demokrat akan mencari yang lain. Kita akan mencari yang teruji dan mementingkan publik, bukan dirinya dan keluarganya,” tutup Suhardi. (74b*)
Komentar