2enam.com, Mamuju : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan Pelabuhan Tanjung Silopo Kabupaten Polman, menjadi pelabuhan pusat pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Untuk mempersiapkan hal tersebut, dilakukan rapat koordinasi persiapan di ruangan rapat lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa (02/07/19). Rapat itu dipimpin oleh kepala Dinas Perhuhungan Khaeruddin Anas, dihadiri sejumlah instansi terkait diantaranya pihak Kepabeanan, Polda Sulbar, Imigrasi, Kependudukan dan beberapa instansi terkait lainnya.
Khaeruddin Anas mengatakan, pihak Pemprov akan melakukan persiapan tersebut secara bertahap, guna memepersiapkan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pusat penberangkatan dan pemulangan TKI.
“Kita Step By Step karena sejak tahun lalu kita sudah persiapkan untuk melakukan langkah pelayanan terbaik terhadap TKI kita di Sulbar, meskipun tadi disampaikan bahwa yang akan turun di Pelabuhan Tanjung Silopo itu bukan hanya orang Sulbar,” kata Khaeruddin Anas.
Khaeruddin Anas juga mengatakan, meski Tanjung Silopo belum ditunjuk sebagai pelabuhan Tempat Pendaratan Imigrasi (TPI). Namun kata dia, pihaknya akan mengupayakan untuk mempercepat proses pelabuhan Silopo sebagai embarkasi dan debarkasi TKI.
“Inilah yang kita bahas dalam rapat koordinasi tadi. Bagaimana mempersiapkan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi embarkasi dan debarkasi TKI, dengan melibatkan stekholder terkait,” ujar Khaeruddin Anas.
Lanjut Khaeruddin Anas, dalam satu minggu ini, hasil rapat koordinasi akan ditindak lanjuti. Termasuk penyediaan pos pengamanan kepolisian karena merupakan satu kesatuan yang akan dipersiapkan.
“Kita perkirakan September sudah selesai. Karena dua minggu lalu kita juga rapat di Polman. Salah satu yang kita tunggusekarang adalah surat penetapan rute dari Jabatan Laut Malaisya,” ujar Khaeruddin Anas.
Khaeruddin Anas juga mengungkapkan, selama ini pelabuhan Tanjung Silopo sudah melayani jalur tol laut dan angkutan perintis.
“Untuk pelayanan TKI barulah lakukan, inilah yang kita bahas, karena kita akan melengkapi peralatan yang harusnya ada di pusat pelayanan pelabuhan nanti, termasuk Capil,”ucapnya.
Sementara itu Yapinus Firdaus Atawuwur sebagai koordinator pemberangkatan TKI di wilayah Sulawesi mengatakan, untuk menjadikan pelabuhan embarkasi dan debarkasi, penumpang harus sebanyak-banyaknya. Dan tidak hanya akan melayani warga Sulbar, tapi dari mana-mana.
“Kebetulan di bawah koordinator saya ini, ada beberapa perusahaan jasa tenaga kerja yang sering memberangkatkan tenaga kerja secara resmi, sehingga kita bisa lihat bahwa TKI yang berangkat bukan hanya dari Sulbar,” kata Firdaus.
Terkait dengan itu, pihaknya mengusulkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yakni kesiapan rumah sakit untuk menjadikan Tanjung Silopo sebagai embarkasi dan debarkasi TKI.
“Karena itu mutlak harus ada. Karena pekerja migran yang berangkat harus melakukan medical cek up, dan kita berharap bisa dilakukan di Rumah Sakit Polewali, tidak lagi harus ke Pare-pare. Padahal ini bisa masuk di PAD,” jelas Firdaus.
Dikatakan, tidak semua rumah sakit bisa melakukan medical cek up. Hanya rumah sakit tertentu yang memiliki akses secara online dengan sistem Sisko TKLN. (74b*)
Komentar