2enam.com, Mamuju : Jangan-jangan memang benar apa yang disinyalir banyak pihak bahwa penyebabnya adalah karena sebagian besar pimpinan OPD tidak kompatibel dan atau karena lebih banyak mengurusi hal-hal yang tidak terlalu substantif,”. Hal itu disampaikan anggota DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim, Rabu (26/06).
Apa yang disampaikan Rahim di atas erat kaitannya dengan capaian realisasi anggaran APBD tahun 2019 yang menurut Rahim masih sangat rendah. Kata Rahim, serapan anggaran per triwulan ke-2 masih rata-rata di bawah 30 Persen.
Belum termasuk adanya DAK Rp 205,4 Miliar yang terancam ditarik kembali ke pusat karena tidak mampu dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Bagi kami anggota DPRD Sulbar, tentu tidak habis pikir karena tahapan pembahasan, penetapan dan pengesahan (ketuk Palu) Ranperda APBD dari tahun ke tahun selalu tepat waktu. Bahkan dua tahun terakhir selalu ditetapkan 30 November sebelum tahun berjalan. Harapan kita, tentunya pelaksanaan APBD bisa lebih cepat dilaksanakan dengan seluruh mekanisme dan proses administrasi yang ada. Dengan demikian, rakyat bisa menikmati lebih cepat Pembangunan Pementintan. Tetapi faktanya, hampir seluruh kegiatan apalagi yang bersifat fisik nanti berjalan di antara Juni-Oktober. Nah, kami bertanya, apa dan dimana persoalannya ?,” cetus Rahim yang politisi NasDem dalam siaran persnya.
Rahim pun mempertanyakan penyebab anggaran perjalanan dinas serta anggaran internal OPD lainnya yang terkuras, sementara anggaran untuk publik masih belum menunjukkan progres yang meyakinkan.
“Anggaran perjalanan dinas sudah habis, sementara program kegiatan prioritas malah belum bergerak sama sekali. Ini menyedihkan. Fakta ini sangat kita sayangkan. Karena hampir setiap tahun realisasi anggaran selalu rendah dan terdapat anggaran yang harus kembali karena ketidakmampuan OPD terkait dalam mempercepat pelaksanaannya,” pungkas Abdul Rahim. (MH/*)
Komentar