Realisasi Program OPD Belum 50 Persen, Perjalanan Dinas Jadi Penyebab Utama

2enam.com, Mamuju : Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar dinilai lamban merealisasikan program kerja, tahun ini.

Hal tersebut dilontarkan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat memimpin apel bersama, di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Senin (10/06/19).

Menurut Idris, pemicunya terletak pada masifnya perjalanan dinas sejumlah pejabat di OPD.

“Untuk itu, kita harus lakukan kendali internal. Perjalanan eselon III dan IV harus dikurangi,” kata Idris.

Dinilai penting, sebab hingga saat ini dissistem selalu menjadi alasan belum tercapainya 50 persen realisasi program yang sudah dilelang.

Idris menuturkan, jika melihat waktu kerja maksimal sisa sekitar 135 hari sudah tidak rasional. Ini bentuk kelalaian dalam perencanaan.

Pemprov Sulbar menetapkan APBD 2019 sebesar Rp 2,1 triliun, ditetapkan Desember 2018 lalu. Harap realisasi pembangunan bisa dipercepat. Sayang, proses pembangunan masih saja melambat.

Terbukti, berdasarkan data yang dihimpun secara menyeluruh pagu program proyek yang tercatat di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Sulbar pagu program yang lelang masih Rp74 milliar.

Kepala unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Sulbar, Hamdani Hamdi, mengutarakan, akumulasi data RUP 2019 saat ini baru 33 paket yang tayang. Adapun rinciannya, Konsultansi 7 paket, konstruksi 10 paket, barang 13 paket, dan jasa lainnya 3 paket. Untuk pagu Rp74 miliar.

“Ini termasuk lamban, karena sudah triwulan kedua realisasi program belum maksimal dari tiap OPD,” tutupnya (74b*)

Komentar