2enam.com, Mamuju : Jika berpeluang, Pemprov Sulbar bakal usulkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Madya Mamuju, 2020 mendatang.
Menurut, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar, Wahab Hasan Sulur, sejauh ini, belum ada kepastian dilakukan pemekaran wilayah. Baik melalui instruksi atau regulasi dari Kemendagri. Ditambah lagi moratorium DOB masih berlaku.
Tetapi Direktorat Jenderal Otonomi daerah (Otda), mengisyaratkan berbeda. Tahun depan, ada potensi DOB. Tetapi dikhususkan bagi provinsi yang belum memiliki ibukota provinsi. Diketahui setelah Wahab berdiskusi dengan Dirjen Otda dan pakar pemerintahan, di Jakarta belum lama ini.
“Diskusi kemarin mengangkat permasalahan ini. Kemungkinan tahun 2020 keran DOB dibuka sedikit. Tapi untuk ibukota dulu. Kalau Ibukota Sulbar, Mamuju,” ujar Wahab, Selasa 28 Mei.
Kata dia, Kota Madya Mamuju akan menaungi enam Kecamatan. Masing-masing, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Balabalakang, Mamuju, dan Kalukku.
“Itu rencananya,” sebutnya.
Meski begitu, Wahab belum bisa memastikan, apakah isyarat itu akan terealisasi atau tidak. Pemprov Sulbar hanya menunggu instruksi pemerintah pusat, melalui regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang sementara ini digodok.
“Yang jelas regulasinya belum ada.
PP untuk pemekaran daerah akan ditertibkan kembali. Khususnya untuk permasalahan penganggaran. Tapi kita tentu berharap yang terbaik,” pungkas Wahab. (Saharuddin Nasrun/Red*)
Komentar