AJI Kota Mandar dan FES Gelar Diskusi Publik Jaminan Kesehatan

Mamuju, Sulbar17 Dilihat

2enam.com, Mamuju :  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar, menggelar diskusi publik di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Jumat (05/04/19).

Diskusi publik digelar bekerjasama dengan Friedrich Eberto Stiftung (FES), NGO asal Jerman yang beroperasi sejak tahun 1968 di Indonesia.

Diskusi ini mengangkat tema “Menuju Jaminan Kesehatan Semesta, Capaian dan Tantangan” juga kerjasama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sesi pertama diawali dengan pemutara film ‘Enam Penjuru’, film yang menceritakan kondisi layanan kesehatan dalam dan luar negeri.

Hadir sebagai narasumber di sesi pertama, yakni anggota DJSN Ahmad Anshory, Film Maker, Ronny Adolof Buol dan WatchDoc, Yuni Eko Sulistiono.

Di sesi kedua, hadir sebagai narasumber Kabid Pelayanan Kepesertaan dan Pendaftaran BPJS Kesehatan Mamuju, Arif Rahman, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Mamuju, Imam Muh Amin dan Kepala Seksi Pelayanan Medis RS Mitra Manakarra dr. Harman.

Diskusi ini dihadiri puluhan wartawan, mahasiswa dan LSM. Hadir juga Ketua Komisi Informasi Sulbar, Rahmat Idrus dan Komisioner KPID Sulbar, Masram.

Divisi Program Officer FES, Rina Julvianty mengatakan, diskusi tersebut sebenarnya tujuan utamanya untuk melakukan pemutaran film ‘Enam Penjuru yang meyorot sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Tahun lalu kami sudah menskrimingnya di Palembang. Kemudian kedua kali kami lakukan di Mamuju ini,”ujarnya.

Ia mengatakan, FES mencoba mengkombinasikan pemutaran film tersebut dengan edukasi publik.

Dikatakan, disadari tegulasi tentang jaminan kesehatan di Indonesia sangat-sangat dinamis, selalu ada regulasi yang muncul dalam rentang waktu yang tidak lama.

“Kita belum sempat paham yang satu, kemudian keluar lagi yang lain. Nah disitulah kita akan mendiskusikan apa manfaat yang kita dapatkan jika ikut serta menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,”katanya.

“Disini nanti teman-teman bisa bertanya karena akan hadir perwakilan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Karena kami bersama AJI Indonesia mencoba menfasilitasi melalui cara ini,” tambahnya.

Sementara anggota DJSN Ahmad Anshory mengatakan, mendiskusikan soal jaminan sosial nasional, pada dasarnya membicarakan hak asasi manusia, baik reparasi tentang HAM maupun hak-hak dasar setiap manusia.

“Salah satunya hak untuk mendorong jaminan sosial. Karenanya apa yang kita diskusikan hari ini sangat penting, karena jaminan sosial itu sangat berkaitan dengan kesuksesan suatu negara,” tutupnya. (74b*)

Komentar