Tim KPK Sambangi Ombudsman RI Sulbar

Mamuju, Sulbar32 Dilihat

2enam.com, Mamuju : Sehari pasca MoU dengan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), mengunjungi kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat. Selasa, (19/03/19).

 
Tim KPK yang dipimpin Adliansyah Nasution Koordinator Wilayah KPK Republik Indonesia, diterima langsung oleh Kepala Perwakilan beserta jajaran Ombudsman RI kantor perwakilan Sulbar. 
 
Kepala keasistenan bidang pencegahan Ombudsman RI Sulbar, Irfan Gunadi menegaskan, kunjungan ini awal yang baik membangun sinergi dibidang pencegahan tindak pidana korupsi utamanya disektor pelayanan publik. “kami menyambut baik keinginan kawan-kawan dari KPK untuk memperkuat fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, utamanya disektor pelayanan publik,” Tutur Irfan
 
Lanjut Irfan, potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang marak di Sulawesi Barat biasa ditemukan di tiga sektor pelayanan publik, Pendidikan, Kesehatan dan Dana Desa. Selain itu irfan juga menyampaikan batasan kewenangan yang terkadang membatasi Ombudsman melakukan proses tindaklanjut pengaduan. 
 
Merespon paparan dari Ombudsman RI Sulbar, Tim KPK memberi sinyal positif kepada Tim Ombudsman RI Sulbar kaitannya dengan penyelesaian pengaduan masyarakat. Bahkan tim KPK siap turun bersama melakukan tindaklanjut pengaduan.
 
“Kalau ada ASN atau Pemda yang tidak patuh pada saran perbaikan dari Ombudsman, serahkan saja ke KPK nanti kita yang selesaikan bersama,” Ungkap Adliansyah
 
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, berharap pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi kerja nyata.
 
Menyambut harapan Tim KPK, Lukman Umar siap bekerjasama menindaklanjuti  pengaduan yang mengalami kendala, khususnya yang berpotensi  KKN. “Saya kira spirit untuk memerangi tindak pidana korupsi harus kita sambut, semoga kedepan ini bisa diwujudkan dengan memperkuat fungsi  pencegahan,” Jelas Lukman 
 
Lukman juga berharap adanya kerja sama dengan KPK, bisa mempercepat terwujudnya  pelayanan publik yang baik, bersih dan melayani menuju good governance di Sulawesi Barat. Tutupnya (***)

Komentar