2enam.com, Mamuju : Tahun ini anggaran Inspektorat Mamuju turun Rp 500 juta, dari Rp 4 miliar jadi Rp 3,5 miliar. Meski turun, program kerja makin menajam.
Menurut Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, anggaran memang menjadi salah satu penunjang program OPD. Tapi finansial daerah terbatas. Perlu efesiensi, maksimalisasi, dan efektivitas anggaran. kondisi itu diimplementasikan Inspektorat dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
“Anggaran kami memang turun. Tapi banyak giat yang kami canangkan. Di antaranya audit seluruh desa dan OPD, patroli keuangan dan instrumen manajemen risiko setiap OPD.
Semua terangkum dalam PKPT tahun ini,” ujar Muhammad Yani, Senin 11 Maret.
Selisik setiap item, Yani menjelaskan singkat. Pertama menyoal audit anggaran desa yang bersumber dari ADD dan DD. Kata dia, tahun lalu hanya menyasar 35 desa, tahun ini seluruh desa. Dilaksanakan dua bulan pasca berakhir masa anggaran berjalan. Demikian audit OPD.
Sementara patroli keuangan, menyasar seluruh OPD per triwulan. Diselisik kesesuaian realisasi anggaran dan program, serta pertanggungjawaban. Dilakukan guna memastikan tak ada yang keluar koridor alias mencuat penyalagunaan anggaran.
Lanjutnya, khusus manajemen risiko, setiap OPD dituntut mengidentifikasi kegiatan yang berisiko. Dilihat dari banyak anggaran dan tingkat kesulitan realisasi kegiatan yang berpotensi timbul masalah.
“Yang berisiko akan dikawal intens. Mulai dari OPD bersangkutan maupun Inspektorat,” sebutnya.
Yani menegaskan, meski auditor 15 orang, ia memastikan seluruh item kegiatan terlaksana maksimal. Kinerja anggota sudah ia buktikan. Menyasar daerah terpencil bahkan ke perbatasan wilayah Mamuju untuk mengaudit.
“Idealnya tenaga auditor 30 hingga 60 orang. Sementara yang kami miliki hanya berjumlah 15 orang. Tapi saya yakin kinerja mereka maksimal. Saya tidak ragukan kompetensinya,” pungkas Yani. (Saharuddin Nasrun/red*)
Komentar