2enam.com, Mamuju : Pemkab Mamuju digadang bakal absen dalam perekrutan ASN kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, tahun ini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengintruksikan bupati Mamuju segera merekrut PPPK. Tertuang dalam surat bernomor B/529/FP3K/M.SM.01.00/2019 tertanggal 4 Februari 2019. Namun implementasinya terkendala. Pemkab Mamuju belum berani merekrut PPPK lantaran terjepit finansial.
Bupati Mamuju, Habsi Wahid menegaskan, jika gaji dan tunjangan dibebankan ke daerah, finansial tak akan cukup. 20 persen APBD telah dialokasikan untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 10 persen ADD,
15 persen untuk aspirasi dewan dan gaji. Jika dipaksakan pemerintah tak bisa melakukan pembangunan.
“Sementara belum buka. Demikian mengusulkan kebutuhan. Pertimbangannya anggaran pelaksanaannya tidak tersedia. Kalau merekrut, APBD tak akan sanggup,” ujar Habsi, Rabu 13 Februari, malam.
Menurut Habsi, meski terkendala, bukan berarti Pemkab Mamuju tidak akan merekrut PPPK. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan MenPAN-RB untuk mempertimbangkan fiskal daerah.
“Kami masih menunggu penjelasan dan instruksi dari Menpan-RB,” sebutnya. (Saharuddin Nasrun*)
Komentar