2enam.com, Mamuju : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengkaji terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus dikaji Pemprov Sulbar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Amujib, mengatakan, hal itu berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Tiga fungsional diutamakan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluh jadi prioritas, itu berlandaskan kepentingan daerah dan fisikal, dalam hal ini kebutuhan daerah,” ujarnya, Senin (04/02/19).
Amujib juga mengatakan, untuk penggajian, daerah siap. Sebab, daerah yang membutuhkan. Maka gaji daerah yang tanggung.
Amujib mengutarakan, pemahaman harus dipertegas, bahwa P3K tidak boleh jadi beban daerah. Itu semua demi mendukung pembangunan di suatu daerah.
Untuk tenaga Honorer Kategori II (K2) perlakuan sama dengan lainnya. “Hanya saja, karena pengalaman, bisa saja K2 lebih dominan lolos,” ucapnya.
Berdasarkan data terakhir dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Sulbar mencapai sekitar 4.000 orang.
Sementara itu, Muhammad Idris Sekprov Sulbar menegaskan, penting bagi pemprov untuk melakukan rasionalisasi tenaga honorer K2 maupun fungsional lainnya. Sebab ia melihat Pemprov mengalami kelebihan tenaga yang tidak sesuai dengan beban kerja.
“Jika dilihat jumlahnya, seharus pekerjaan bisa lebih baik. Sehingga tidak mungkin saya mengeluarkan perintah tampa alasan,” tutup ldris. (74b*)
Komentar