2enam.com, Mamuju : Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris menyebut Sulbar sebagai provinsi terbawah dalam urusan pembangunan kependudukan.
Argumen itu mengemuka ketika Muhammad Idris membuka rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi Program Kampung KB bersama BKKBN Perwakilan Sulbar, di ruang pertemuan lantai II kantor gubernur Sulbar, Rabu, 30 Januari 2019.
Kata Idris, posisi itu diketahui berdasarkan survei capaian pembangunan kependudukan di Indonesia. Hasilnya cukup memprihatinkan. Padahal, kata dia, Kampung KB yang dicetus pemerintah pusat, harusnya bisa jadi salah satu upaya menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Namun hasilnya kurang efektif lantaran kerja kolektif antar OPD dan instansi vertikal yang belum maksimal.
“Dengan posisi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, untuk membudayakan bekerja secara terintegrasi. Program nasional Kampung KB dapat dijadikan model atau percontohan cara kerja kolektif antar OPD dan instansi vertikal dalam mempercepat penyelesaian permasalahan kependudukan,”sebut Idris
Disebutkan, program Kampung KB bukan hanya urusan BKKBN saja. Tapi seluruh OPD terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ditambah lagi Kampung KB tersebut sejalan dengan program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang dicanangkan dalam RPJMD Sulbar periode 2017-2022.
“Untuk itu, diharapkan ke depan sudah ada rencana aksi bersama. Sehingga antara program MARASA dan Kampung KB dapat saling terintegrasi,” sebutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Andi Ritamariani mengungkapkan, Kampung KB merupakan suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu yang memiliki keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
“Dulu banyak yang salah paham dengan program ini. Banyak menganggap Kampung KB sebagai tempat mengundang masyarakat untuk dipasangi alat kontrasepsi. Setelah kami sosialisasikan akhirnya mereka sudah paham,” tandas Ritamariani (54h*)
Komentar