2enam.com, Mamuju : Jumlah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tergantung data valid rapat kerja 2019.
Dimana pada Senin (14/01/19), Disdikbud Sulbar menggelar rapat kerja 2019 dengan Kepala SMA, SMK, SLB dan pengawas di lingkup Provinsi Sulbar.
Raker ini dimaksudkan untuk membahas berbagai persoalan di Disdikbud Sulbar termasuk tenaga kontrak Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang butuhkan.
Kepala Bidang SMA Disdikbud Sulbar, Burhanuddin Bohari mengatakan, pihak Disdikbud membutuhkan data valid menganai guru dan pegawai yang ada di masing-masing sekolah.
“Kita ingin mendapatkan data yang valid terkait dengan keadaan guru, berapa data real GTT/PTT ini dan kita butuhkan ini sebenarnya berapa,” kata Burhanuddin.
Karena menurut Burhanuddin, terdapat beberapa sekolah, jumlah GTT/PTT yang dimiliki tidak rasional. Ia mencontohkan selah satu sekolah di Majene memiliki 51 orang tenaga GTT/PTT.
“Yang penting hari ini ada data valid dulu kita diperoleh, karena memang ada beberapa sekolah yang tidak masuk akal jumlahnya dan tidak rasional,” ujar Burhanuddin.
Maka dari itu, setelah mendapatkan data valid mengetahun jumlah GTT/PTT yang ada, serta berapa yang dibutuhkan maka barulah diketahui berapa PPPK yang akan diterima pada lingkup Disdikbud Sulbar.
“Termasuk untuk kuota PPPK, karena hari ini akan kita dapatkan berapa sebenarnya kebutuhan tenaga guru kita, misalnya suatu sekolah kebutuhan gurunya 50 dan beru 35 yang ada, maka 15 kita usulkan untuk PPPK,” tutup Burhanuddin.(74b*)
Komentar