2enam.com, Mamuju : Progres validasi warga miskin di Kabupaten Mamuju belum juga menemui titik terang. Bahkan terkesan simpang siur.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju, Suparman mengungkapkan, proses validasi data berada di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju. Total anggaran sekira Rp 400 juta melalui APBD 2018. Dinsos hanya menerima data yang sudah final.
“Tapi sampai saat ini belum ada data yang diserahkan ke kami. Makanya kami masih berpedoman pada data 2015,” ujar Suparman, Jumat 4 Januari.
Suparman mengaku pernah diminta untuk menandatangani berita acara terkait jumlah validasi data. Namun Suparman menolak lantaran yang disodorkan hanya akumulasi data. Sementara ia butuh data rinci by name by adress. Suparman merasa perlu mengetahui data itu untuk mensinkronkan data lama dan hasil validasi.
“Khususnya data warga yang pindah domisili, meninggal dan warga mampu yang dimasukkan dalam data warga miskin. Itu kenapa saya tolak menandatangi berita acara itu,” sebutnya.
Argumen berbeda diungkapkan Sekretaris Bappepan Mamuju, Khatmah Ahmad. Menurutnya, progres validasi masih berlangsung. Masih ada beberapa kelurahan yang belum menyerahkan data isian kuesioner dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Masih ada ada beberapa lingkungan di kelurahan yang belum menyetor hasil pendataan. Sisanya sudah ada yang diimput online ke Server Kemensos. Ada juga yang diinput offline gara-gara server error,” sebutnya.
Khatmah mengaku belum bisa memastikan nominal data hasil validasi data. Kata dia, itu hanya bisa diakumulasi jika seluruh data sudah rampung dan diimput ke server Kemensos RI.
“Termasuk memetakan warga miskin, karena yang menentukan itu Kemensos. Kami hanya menyerahkan data indikator sebagai bahan pemetaannya,” pungkas Khatmah.
Reporter : Saharuddin Nasrun
Komentar