2enam.com, Mamuju : Pemkab Mamuju meniadakan Anggaran operasional Dewan Pendidikan Mamuju tahun anggaran 2019. Lagi-lagi keterbatasan anggaran jadi alasan utama.
Ketua Dewan Pendidikan Mamuju, Hajrul Malik mengungkapkan, tahun 2017, pihaknya masih menerima anggaran operasional sebanyak Rp. 70 juta. Anggaran itu menurun menjadi Rp. 50 juta di tahun 2018.
“Kesebelas anggota Dewan Pendidikan memang tidak digaji. Hanya biaya operasional. Khusus tahun ini memang tidak. Honor 2018 saja belum diterima meskipun pertanggungjawaban kami sudah selesai,” ujar Hajrul, Kamis 3 Januari.
Hajrul mengaku telah berkoordinasi dengan DPRD Mamuju dan Disdikpora Mamuju terkait peniadaan itu. Hasilnya ironis. Dewan Pendidikan tak terakomodir lantaran keterbatasan anggaran.
“Yah, kendalanya anggaran tidak memadai,” sebutnya.
Meski begitu, kinerja Dewan Pendidikan tak akan surut. Hajrul menegaskan, meski tanpa APBD kinerjanya bersama anggota akan lebih optimal. Khususnya menjembatani Disdikpora dan DPRD dalam proses penganggaran dan pelaksaan anggaran pendidikan serta penguatan komite sekolah.
“Kami tentu akan lebih optimal lagi karena tidak terbebani APBD. Termasuk memasifkan pengawasan penganggaran dan pelaksaan anggaran pendidikan di Mamuju,” tandas Hajrul.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masram Jaya membenarkan hal itu. Namun ia belum memberikan komentar lebih jauh terkait penidaan anggaran untuk Dewan Pendidikan.
“Saat pembahasan anggaran, Disdikpora memang tidak pernah membahasan anggaran untuk Dewan Pendidikan. Sepertinya memang tidak ada anggarannya,” ungkap Masram.
Sekretaris Disdikpora Mamuju, Siti Manuara mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Ia mengarahkan agar melakukan konfirmasi langsung ke Kepala Disdikpora Mamuju, Murniani.
“Saya masih baru disini. Jadi mungkin lebih baik langsung ke ibu kadis saja,” imbuhnya.
Saat hendak melakukan konfirmasi ke Kepala Disdikpora Mamuju, Murniani, bersangkutan tidak berada di kantor. Via telepon bersangkutan pun belum merespon.
Penulis : Saharuddin Nasrun
Komentar