2enam.com, Mamuju : Menjelang akhir tahun 2018, Biro Perencanaan dan Anggaran (Rena) Polda Sulbar menggelar kegiatan penyerahan Daftar isian pelaksanaan anggara baru (Dipa) Polri T.A 2019 yang disertakan dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Kasatker Jajaran Polda Sulbar. di Aula Arya Guna Mapolda Sulbar, Senin 31 Desember
Wakapolda mengatakan sebagai lembaga publik, Polri sendiri dipercayakan untuk mengelola anggara tersendiri dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas yang di emban agar lebih efisien. Untuk itu, amanah ini harus dipertanggung jawabkan dengan baik agar sasaran prioritas Polri di tahun 2019 dapat kita capai secara maksimal, tutur Wakapolda.
Wakapolda juga menjelaskan Dipa merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan pengguna anggaran untuk melaksanakan segla agenda Pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Dipa juga berlaku sebagai dasar pengeluaran atau belanja negara. Untuk itu, belanja negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak sesuai dengan Dipa yang ada.
“Dipa merupakan batasan tertinggi pengeluaran negara kecuali ada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.” Terang Wakapolda.
Dikatakan pula ditahun 2018 ini telah adanya penambahan pembentukan satker Bid Humas dan satker Bid Kum, dimana sebelumnya satker Bidhumas dan Bidkum selama ini dalam pelaksanaan tugas dan anggaran menginduk pada satker Spripim, namun sekarang kedua satker sudah dapat mengelola anggaran masing-masing.”Ucap Wakapolda
Karo Rena Kombes Pol Deni Hermana SIK, MSI, melalui Kabid Humas AKBP Hj. Mashura, SH menjelaskan Polda Sulbar sendiri ditahun 2019 mendapat alokasi anggaran dari Mabes Polri sebesar Rp. 368.347.917.000,- . Besaran anggaran yang di terima ini dibagi menjadi tiga mata anggaran belanja yaitu belanja pegawai Rp. 178.747.596.000, belanja modal Rp. 21.018.973.000, dan belanja barang sebesar Rp. 168.291.195.000
Kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan Diva anggaran baru 2019 dan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud kesungguhan dalam mendukung propesionalitas Polri sebagai badan publik.(***)
Komentar