2enam.com, Mateng : Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Muhammad Amin Jasa, bereaksi atas persoalan Kepala Desa Lara, Kecamatan Karossa, yang berujung pada demo warga, Rabu (5/12/18).
Ditemui sejumlah wartawan, Muhammad Amin Jasa, berjanji akan segera memanggil Kepala Desa Lara untuk dimintai klarifikasi dan jawaban atas apa yang dipersoalkan oleh para pendemo.
“Apa yang menjadi persoalan itu, Kadesnya akan kita panggil dalam secepatnya. Dan menanyakan terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemuda di Desa Lara,” kata Amin Jasa.
Selain memanggil Kades Lara, menurut Amin Jasa, Pemkab Mateng juga akan segera menurunkan tim inspektorat untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan anggaran dan keuangan Desa Lara yang diduga bermasalah oleh para massa aksi.
“Kalau terkait pelanggaran dana desa, maka kita akan turunkan inspektorat. Kita akan audit, apakah nanti kita temukan pelanggaran. Kalau ada, maka tentu ada sanksi hukum terhadap Kepala Desa itu,” tegasnya.
“Intinya, tujuan kita pemerintahan bisa berjalan dengan baik di sana. Tidak ada penyimpangan. Kalau ada, konsekuensi hukumnya pasti ada. Kepada lara pendemo kita apresiasi, karena ini merupakan cara untuk mengontrol pemerintahan,” tambahnya.
Seperti diketahui, ratusan warga Desa Lara, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (5/12/18) pagi.
Aksi yang didominasi kaum pemuda ini dipusatkan di lapangan Dusun Salubarana, depan Kantor Desa Lara, menuntut Kepala Desa Lara, Ahmad Sam, agar segera turun dari jabatannya.
Betapa tidak, warga menilai, Kades Lara selama menjabat hampir setahun dinilai hanya sebagai pajangan saja. Itu terbukti dari spanduk yang dibentangkan massa aksi dan orasi yang disampaikan oleh pendemo secara bergantian.
Massa aksi juga menilai, Pemerintahan Desa Lara selama ini cenderung tidak berjalan secara optimal dan dinilai membeda-bedakan warga dalam memberikan pelayanan.
“Ada berbagai persoalan yang terjadi di kampung kita. Hal ini tidak boleh membuat kita tutup mata. Salah satunya, Kades Lara kami anggap tidak paham dalam menjalankan pemerintahan, kemudian anggaran selama ini justru dikendalikan oleh oknum tertentu yang bukan Kepala Desa, kemudian ada dugaan pungutan liar anggaran LKMD. Hal ini tidak boleh dibiarkan,” tegas salah satu koordinator lapangan, Mastum dalam orasinya.
Jenderal lapangan, Heril Putra Ghalib dalam orasinya menegaskan, dugaan ketimpangan yang terjadi selama ini tak boleh dibiarkan lama.
“Sehingga kami mendesak agar Kades segera diproses secara hukum dan dicopot dari jabatannya karena selama ini hanya menjadi pajangan saja,” tegas Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra ini. (AR*)
Komentar