2enam.com, Mamuju : Aksi protes yang dilakukan oleh Fraksi PDIP di DPRD Sulbar terhadap rancangan APBD Sulbar tahun 2019 dengan walk out saat rapat paripurna, ditindaklanjuti dengan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal tersebut diungkapkan oleh Rayu ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar saat ditemui di kantornya, Jumat (30/11/18).
“Sejumlah catatan terkait perencanaan APBD 2019 yang dinilai tidak transparan alias tidak terjabarkan kami melayangkan surat ke DPD dan DPP partai kami, sekaligus ke Mendagri untuk menjadi kajian, apakah itu sudah benar atau tidak,” ungkapnya.
Bentuk keseriusan Fraksi PDIP tersebut ditunjukkan dengan ditugaskannya salah seorang anggota fraksi untuk mengantar surat tersebut secara langsung.
“Kami tugaskan saudara Abdul Halim untuk membawa surat itu langsung ke Mendagri,” tegasnya.
Rayu mengatakan, sikap tegas Fraksi PDIP ini merupakan refleksi dari kejadian lalu, yang mana sejumlah unsur pimpinan DPRD Sulbar harus berurusan dengan rana hukum dan menjadi pembelajaran.
“Kami sebagai partai pengusung pemerintah walaupun itu pahit atau manis, maka itu akan kami sampaikan kepada gubernur supaya gubernur jauh lebih hati-hati lagi,” tuturnya.
Dalam surat protes yang mereka layangkan terdapat 4 poin besar dari sekian banyak permasalahan dalam rancangan APBD Sulbar 2019 itu, yang mana menurut Fraksi PDIP perlu dituntaskan, sebab masih menjadi pertanyaan didalamnya.
“Teman-teman fraksi mengambil kesimpulan kalau ini tidak dituntaskan terutama 4 poin itu, kalau mau dijalankan silahkan saja,” ujarnya. Kami Walk Out semalam bukan kami tidak setuju dengan APBD ini tapi kami meminta dibenahi 4 poin persoalan itu,” tutupnya.(74b*)
Komentar