2enam.com, Palu : Dewan Pendidikan Mamuju dan Yayasan karampuang tampaknya tak ingin jadi penonton dalam kegiatan kemanusiaan bagi korban gempa, tsunami dan likuifaksi, di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Terbukti, keduanya kembali terlibat dalam dalam forum praktisi anak Sulawesi, yang secara intens memberikan sosialisasi pemenuhan hak anak dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada masa darurat.
Mereka difasilitas Unicef dan bergerak mengusung tema response on child priotection ini emergency. Dilaksanakan mulai dari 21 hingga 23 November.
Ketua Dewan Pendidikan Mamuju, Hajrul Malik mengatakan, kehadirannya untuk sharing informasi dan materi penangan dan pemenuhan hak anak yang menjadi model di Mamuju. Sharing dilakukan bersama Kemensos RI, Unicef, PLAN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Disdukcapil, Dinsos, koordinator pengungsi di 9 titik pengungsian, NGO dan aktifis lokal dan luar Kota Palu.
“Korban maupun korban terdampak bencana alam, yang paling rentan mengalami trauma dan stress adalah anak anak. Jika dalam penanganan korban terutama anak anak tidak tertangani cepat, maka bisa menimbulkan dampak buruk jangka panjang pada mental, spritualitas, sosial dan budaya,” ujar Hajrul, Rabu 21 November.
Menurut Hajrul, salah satu pendekatan dalam memberikan layanan kepada anak yang menjadi korban bencana alam, yaitu pendekatan berbasis hak. Ia menilai pendekatan ini menekankan pada upaya pemenuhan hak-hak anak melalui partisipasi dari semua pemangku kepentingan.
“Baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan masyarakat. Semua anak kita, adalah motto dimana semua pihak harus terlibat memfasilitasi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak, baik dalam musim normal apalagi dalam situasi pasca bencana,” tandasnya. (54h*)
Komentar