2enam.com, Mamuju : Puluhan aktivis HMI Cabang Manakarra mendesak Ali Baal Masdar tanggalkan jabatannya sebagai gubernur Sulbar.
Tuntutan itu menyeruak dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Pemprov Sulbar, Rabu 31 Oktober, siang.
Para pengunjuk rasa menilai, selama masa jabatan Ali Baal Masdar, rentetan kasus terjadi di provinsi Sulbar. Di antaranya, pembangunan jalan di Mapilli yang mangkrak, temuan BPK, kasus RS Regional, serapan anggatan minim, polemik pancasila, kasus APBD-P dan persoalan ODKM yang belum terselesaikan.
“Kalau Ali Baal tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, lebih baik hengkang dari jabatannya. Rentetan kasus yang terjadi, kami anggap sebagai bentuk kegagalan gubernur memimpin Sulbar,” ketus Lukman dalam orasinya.
Khusus persoalan temuan BPK dan serapan anggaran, Lukman meminta pimpinan Pemprov segera melakukan evaluasi kepada seluruh OPD.
“Jika memang ada OPD tidak becus bekerja, kami minta kepala OPD itu dicopot saja,” sebutnya.
Orator lain, Adi Riadi mengungkapkan, persoalan lain yang menggerogoti Sulbar, yakni tidak sinerginya legislatif dan eksekutif. Dia menilai kondisi itu merupakan cermin buruk yang diperlihatkan institusi.
“Kalau kondisinya seperti ini, pemerintah tidak bisa menjadi pengayom yang baik bagi masyarakat. Bisa dianggap roda birokrasi di Sulbar bobrok. Lalu kalau seperti ini kemana kami harus mengadu,” ungkap Adi.
Plt Sekprov Sulbar, Aripuddin Toppo mengungkapkan, hingga 25 Oktober serapan anggaran mencapai 65,8 persen. Kondisi itu akan berangsur membaik hingga Desember ini.
“Serapan ini akan membaik pada pertengahan Desember,” sebut Arifuddin Toppo saat menemui massa aksi.
Terkait pencopotan pimpinan OPD, Aripuddin Toppo menjelaskan, jika usulan itu akan ditindaklanjuti. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja OPD.
“Catatan hasil evaluasi itu yang akan kami serahkan ke pimpinan. Terkait pencopotan akan kami usulkan sesuai regulasi,” tandasnya (54h*)
Komentar