2enam.com, Mamuju : Tiga Fraksi DPRD Mamuju meminta penjelasan detail eksekutif, terkait rentetan perihal ambigu dalam naskah akademik Ranperda Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Manakarra.
Kritikan pedas berbalut saran itu terlontar dari Fraksi Manakarra, Indonesia Sejahtera dan Persatuan Kebangkitan Hanura, dalam rapat pandangan umum fraksi di gedung DPRD Mamuju, Rabu 24 Oktober.
Ketiganya sepakat menyetujui pengesahan Ranperda penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar tersebut. Tapi dengan catatan, eksekutif harus menjelaskan secara rinci mekanisme investasi itu. Baik dari sektor pengelolaan, instrumen, post anggaran hingga income bagi pemerintah daerah.
Ketiga Fraksi itu khawatir, di balik upaya mensejahterakan warga, malah memicu penyalahgunaan anggaran yang bermuara pada tindak pidana korupsi.
Ketua Fraksi Manakarra, Masram Jaya mengungkapkan, dalam naskah akademik dicantumkan jika anggaran penyertaan modal itu diambil dari APBD. Namun anggaran itu tidak dicantumkan sebagai investasi, melainkan pembiayaan.
“Sementara post pengeluaran pembiayaan itu posisinya nihil. Jadi anggaran itu dari mana? Nah ini perlu dijelaskan,” ujar Masram Jaya, Rabu 24 Oktober.
Politisi PAN itu juga mempertanyakan indikator naskah akademik, yang ditengarai mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD. Sementara pembagian deviden belum diketahui pasti.
“Apalagi selama ini kita tidak tahu seberapa besar kontribusi PDAM ke pemerintah,” sebut legislator yang kerap disapa MJ itu.
Sementara Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera, Muhammad Reza mengatakan, jika Ranperda tersebut disahkan, eksekutif dan PDAM Tirta Manakarra perlu mengelola anggaran itu secara transparansi.
“Laporan keuangan perlu dilaporkan ke eksekutif dan ke DPRD agar transparansi,” kata Muhammad Reza.
Beda lagi dengan Jubir Fraksi Persatuan Kebangkitan Hanura, Hapisa Ayyub. Ia mempertanyakan, apakah ranperda tersebut telah melalui kajian managemen strategi. Hapisa menilai upaya itu penting, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat penyertaan modal tersebut.
“Ini penting. Jangan menimbulkan kerugian,” tandas Hapisa.
Terpisah, Sekkab Mamuju, Suaib Kamba menepis jika anggaran untuk penyertaan modal tersebut nihil. Mantan Kepala Dinas PUPR tersebut mengatakan, jika post anggarannya jelas dalam APBD.
“Bukan nihil. Anggarannya post anggarannya memang sudah ada dalam APBD,” imbuh Suaib.
Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju, Muhammad Nur mengungkapkan, perusahaan yang ia pimpin banyak memberikan kontribusi di sektor PAD. Setiap tahun, PDAM Tirta Manakarra ditarget PAD senilai Rp 450 juta. Sementara realisasinya selalu mencapai 100 persen.
“Saat ini realisasi kami sudah mencapai 300 juta dari target Rp 450 juta. Kami optimis tahun ini, target itu terealisasi 100 persen,” pungkas Muhammad Nur. (54h*)
Komentar