2enam.com, Mamuju : Pemkab Mamuju akan mengalokasikan sepuluh persen APBD ke desa melalui ADD, 2019 mendatang.
Menurut Kepala DPMD Mamuju, ADD digunakan untuk belanja langsung gaji aparat pemerintah desa. Sehingga jika alokasi ADD setiap desa meningkat, maka tentu berbanding lurus dengan pendapatan mereka.
“Tahun depan anggaran ADD ini direalisasikan. Itu pasti. Peningkatan ADD juga memicu bertambahnya anggaran pemberdayaan desa dan masyarakat,” ujar Abdul Rahim, Rabu 17 Oktober.
Terkait jumlah nomimal anggaran desa pasca kenaikan ADD, Abdul Rahim belum bisa menyebutkan secara rinci. Termasuk kenaikan gaji para aparat desa.
“Belum bisa. Masih kami kalkulasikan,” sebutnya.
Menurut Abdul Rahim, peningkatan ADD merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Jika tidak diterapkan, maka 2019 mendatang, Pemkab Mamuju terancam pemangkasan anggaran dari pusat,” pungkas Abdul Rahim.
Anggota Komisi I DPRD Mamuju, Hapisa Ayyub mendukung peningkatan ADD tersebut. Namun, perlu ada pengawasan dan bimbingan intensif, agar anggaran yang dikelola bisa akuntabel.
“Saya sepakat, tapi perlu ada pengawasan intensif, untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran,” tandas Hapisa Ayyub.
Reporter : Saharudin Nasrun
Contak Person : 085 342 503 675
Komentar