2enam.com, Mamuju : Dalam rangka kegiatan pemantauan inventarisasi data dan permasalahan di bidang tata kelola Pemerintahan Daerah di Sulawesi Barat, Tim Kemenko Polhukam RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman RI Sulbar. Kami, (04/10/18)
Tim Kemenko Polhukam yang terdiri dari Drs. Seger Rahardiyono Selaku Asdep Koordinasi Tata kelola pemerintah. Suheri Kepala Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur. Noor Aras Arief, SE Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
Seger Rahardiyono mengatakan terkait kedatangannya ke Kantor Ombudsman RI Sulbar untuk membangun sinergi dan sharing informasi terkait kondisi pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan public.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar dalam pemaparannya menyampaikan terkait kondisi sejak lima tahun Ombudsman berdiri di Sulawesi Barat termasuk kondisi pelayanan publik oleh Pemerintah daerah
“Keberadaan ORI di Sulbar ini baru jelang lima tahun pak, sehingga keterbatasan dukungan fasilitas belum memadai dan peningkatan mutu SDM juga masih terbatas,” Terang Lukman
Lukman juga menyampaikan terkait kondisi pelayanan publik di daerah ini, “rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik tentang UU 25/2009 menjadi salah satu benang kusut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesioanl, termasuk kurangnya perhatian penyelenggara pelayanan publik atas tindaklanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan Ombudsman,” Pungkasnya
Dalam pertemuan ini, pihak Ombudsman Sulbar dan Tim Kemenko Polhukam bersepakat untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama utamanya soal penyelesaian pengaduan masyarakat. “jika ada yang berkaitan dengan kami silahkan disampaikan untuk kami tindaklanjuti,” Tutup Seger Rahardiyono (44*)
Komentar