2enam.com, Mamuju : Hari jadi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ke-14 disambut aksi demontrasi oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Sabtu (22/09/18).
Aksi yang dilaksanakan tepat didepan gerbang kantor DPRD Sulbar oleh PMII Cabang Mamuju tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas refleksi kesejahteraan dan pembangunan Sulbar dimasa pemerintahan Gubernur Sulbar saat ini.
Apa lagi pada masa pemerintahan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar (ABM-Enny) saat ini dimana kesejahteraan dianggap hanya dinikmati oleh sekelompok elit saja, dimana tingkat kemiskinan masih tinggi di provinsi ke-33 ini.
Korlap Aksi, Rusdi Nurhadi dalam orasinya mengatakan, selama pemerintahan ABM-Enny tidak menunjukkan hal positif, janji saat kampanye hanya janji semata.
“17 bulan ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan Sulawesi Barat tidak menunjukkan hal yang positif, janji melanjutkan pembangunan yang digembar-gemborkan dalam kampanyenya hanya omong kosong. Bahkan dalam rentang waktu itu berjalan 2 tahun tidak tampak pembangunan atau insfrastruktur yang berarti untuk masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.
Lanjut Rusdi, sejumlah catatan buruk pada pemerintahan ABM-Enny menjadi sorotan dalam pembangunan dan kesejahteraan Sulbar.
“Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintahan ABM-Enny, seperti tidak adanya pembangunan fisik dan strukturnya kelihatan yang kelihatan, serapan anggaran hanya 35 persen padahal sudah triwulan 3, ini juga akibat dari sejumlah proyek gagal tender sehingga tidak ada pekerjaan berjalan,” ujarnya.
Apa lagi saat ini terjadi disharmonisasi antara gubernur dan wakilnya, serta gubernur dan ketua DPRD Sulbar mengakibatkan kordinasi tidak berjalan dalam sejumlah kebijakan, program dan pengawasan.
“Yang lebih miris, adanya dugaan mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar yang harus jawab oleh gubernur sebagai komitmen dan tujuan Zero korupsi, kemudian yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan itu persolan GTT dan PTT,” jelasnya.
Adapun tuntutan dari massa aksi.
1. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar.
2. Meminta KPK untuk melakukan audit khusus di Provinsi Sulbar.
3. Lakukan pemerataan pembangunan disetiap kabupaten, jangan terkesan banyak program disatu Kabupaten tertentu
4. Mendesak untuk memperjuangkan nasib tenaga kontrak K2 menjadi CPNS.
5. Bangun fasilitas untuk orang dengan keterbelakangan mental.
6. Tuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit, yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga buah kelapa sawit.(74b*)
Komentar