2enam.com, Mamuju ; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju tahun 2016 mendapat Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Tak ingin kembali mendapatkan predikat tersebut, pada LKPD 2017 Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari mengaku, telah membenahi seluruh kendala yang membuat Pemkab Mamuju, gagal meraih WTP.
“Kemarin, ada beberapa hal yang mengganjal. Di antaranya temuan dan kasus. Tapi alhamdullillah, semua sudah clear,” ujarnya saat ditemui usai buka puasa bersama di rujab Wakil Bupati Mamuju, Sabtu (02/06/18).
Prihal kerugian negara sebanyak Rp 7,280 miliar, Irwan mengaku telah mengembalikan anggaran itu ke kas negara. Pengembalian dilakukan setelah BPK Sulbar bekerjasama dengan Inspektorat Mamuju, melakukan inventarisasi dan pengelolaan secara interen.
“Semuanya sudah dikembalikan. Seluruh persoalan administrasi juga sudah diselesaikan. Insyaa allah kita akan dapat WTP,” tuturnya.
Salah satu upaya konkrit meraih target WTP, yakni melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD). Kata Irwan seluruh pengelolaan keuangan dan aset harus akuntabel dan transparan. Menurutnya Pemkab Mamuju harus meraih WTP, untuk mengembalikan prestasi yang sempat hilang di 2016 itu.
“Itu salah satunya (Sensus BMD, red). Maka itu kami optimis kembali meraih WTP tahun LKPD 2017,” tutupnya. (74b*)
Komentar