2enam.com, Mamuju – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 se-Provinsi Sulbar, Senin (02/04/19).
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah dalam sambutannya menyatakan bahwa rapat koordinasi tersebut,merupakan tanggung jawab bersama sebagai Badan penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
“Meskipun hari ini ada kesan,di tandai oleh satu hal yang telah disebutkan tapi kita tetap dalam satu sekala,untuk bertanggung jawab mensuseskan tahapan ini. Tidak akan tergoda,terpengaruh,sedikitpun diluar aktipitas kita kecuali upaya mensuseskan tahapan pemilu di Sulbar,” katanya di Kantor KPU Sulbar.
Lanjut Usman, di dalam rapat ini juga dapat meningkatkan rekolasi tahapan pemilu 2019 serta pelaksaan rapat koordinasi perdivisi, dan koordinasi tahapan pilkada 2019.
“Hari ini kita berkumpul untuk seluruh komisioner, baik di Provinsi maupun di Kabupaten untuk tujuan tersebut. Kita berharap bahwa tahapan koordinasi tahapan pada hari ini,akan memberikan warna baru dan dalam rapat koordinasi ini kita dapat diskusikan, dan membicarakan tahapan yang disiapkan,” sambungnya.
Ia juga menambahkan, secara teknis rapat koordinasi ini tingkat divisi telah lengkap, kami dari KPU Provinsi akan memberikan pengarahan untuk meransang diskusi ini,kami percaya dari seluruh divisi yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat selama perjalanannya terkait tahapan pemilu.
“Jadi secara keseluruhan teknis ini,keseluruhannya sangat padat hal hal yang aboral, masalah masalah yang akan kita proyeksikan masalah yang muncul sepanjang berjalanannya tahapan pemilu 2019,” terangnya.
Usman menegaskan melalui rapat koordinasi tersebut, setiap proyeksi terkait masalah yang muncul,dapat dibicarakan pada rapat ini.
“Itu bisa muncul di sekitar divisi sosialisasi, divisi data, divisi teknis, di keuangan dan seluruh divisi yang telah dibagi dalam tahapan penyelenggaraan,” ujar Usman.
Rapat koordinasi ini tentu tidak dapat dijadikan bahan refleksi,terhadap penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Yang harus dilakukan adalah peningkatan tahapan, kecuali secara teknis untuk mengelola tahapan pemilu dan pilkada hampir sama.
“Kecuali teknis proses tahapannya, bagaimana ini dapat di jadikan refleksi pada saat pilkada 2015 dan 2017 terhadap yang muncul di seluruh divisi di refleksi agar tidak terulang,” tutupnya. (74b*)
Komentar