2enam.com, Mamuju, Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) turut andil dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Hal tersebut terlihat dalam gelaran dialog bertemakan ‘potret pembangunan Sulawesi Barat’.
Model dialog dikemas layaknya Indonesia Lawyers Club (ILC), program andalan TVOne, yang dipandu langsung Ketua Dewan Kehormatan IJS, Ashari Rauf. Berdurasi dua jam, dialog ini disiarkan langsung TVRI Sulbar dan RRI Mamuju, Jumat (10/2/2018).
Dialog pembuka diawali oleh Anwar Adnan Saleh, mantan gubernur Sulbar dua periode, yang juga sebagai ketua Dewan Pembina IJS. Ia mengakui, Sulbar mulai membangun dengan anggaran yang sangat minim.
Sadar akan hal itu, Anwar pun berupaya menjolok anggaran hingga ke pusat, demi merealisasikan percepatan pembangunan di Sulbar.
Sepuluh tahun menjabat, Anwar terbukti mampu membangun sejumlah infrastruktur secara kasat mata. Ia pun mengakui, keberhasilan itu dicapainya berkat peran pers dalam menginformasikan program dan progres pembangunan di Sulbar.
“Waktu itu saya tidak mau tergantung dengan apa yang ada, saya berbuat dan mencari anggaran untuk membangun daerah ini. Tetapi alhamdulillah kita bisa membangun, meskipun saya akui masih ada yang kurang,” kenang Anwar.
Usai Anwar, Asri Anas selaku Anggota DPD RI asal Sulbar turut menyampaikan argumennya. Pembangunan di Sulbar menurut Asri, tidak terlepas dari agregasi seorang pemimpin.
Asri berharap, apa yang mampu dipersembahkan oleh AAS, dapat dilanjutkan di periode kepemimpinan ABM-Enny. Asri melihat, sejumlah pokok permasalahan di Sulbar yang harus tetap dikawal semua unsur, termasuk peran pers didalamnya. Salah satu contoh yang dibeberkan Asri, potret pengetasan kemiskinan di Kabupaten Polman, dinilainya belum bergerak sama sekali.
“Saya termasuk percaya daerah akan maju tergantung pemimpinnya. Gubernur sekarang ini lebih enak, karena dasar pembangunan sudah diletakkan pak AAS. Gubernur sekarang harusnya mampu membangun sinergi dengan pemkab, dan mampu melobi di tingkat pusat,” tandas Asri.
Wakapolda Sulbar, Kombes Pol Endi Sutandi mengklaim, kondisi keamanan di Sulbar cenderung kondusif. Kehadiran Polda diakuinya telah memberikan jaminan keamanan kamtibmas di Sulbar.
“Tren kasusnya positif, dari jumlah 371 kasus, kita mampu selesaikan 257 kasus. Ini tak terlepas dari peran Insan Pers. Kami harap, wartawan di IJS tetap memberitakan informasi yang menyejukkan, tidak dengan informasi yang dapat memicu situasi yang kurang kondusif,” pungkasnya.
Bagaimana dengan ritme media di Sulbar?Hal demikian dijawab oleh Direktur Harian Radar Sulbar, Mustafa Kufung. Beragam tantangan yang dihadapi pers di Sulbar, menurutnya akan mengasah para kuli tinta untuk lebih profesional kedepannya. Tak lupa ia meningatkan, wartawan senantiasa untuk selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam bertugas.
“Kehidupan PERS di Sulbar sudah cukup bagus.Tentunya peran kita ikut membantu terlaksananya pembangunan di Sulbar, dan ikut mensupport pemerintah agar pembangunan berjalan dengan baik. Insan Pers jangan anti kritik, dan jangan berhenti mengkritik,” imbuhnya.
Praktisi hukum Hatta Kainang, tak ingin ketinggalan. Ia membeberkan sejumlah ketimpangan yang dialami Pemprov Sulbar saat ini, seperti RPJMD tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menurutnya sangat fatal, mundurnya sejumlah dokter, hingga fakta ketidakharmonisan gubernur dan wakil gubernur.
Hatta juga menyayangkan, program publikasi media kini dikikis oleh Pemrov. Padahal media menurutnya, juga tidak terpisahkan dari segi bisnis. Ia pun mengaku tak heran, jika pola pemberitaan media tidak terakomodir dengan baik saat ini.
“Ini semua menjadi catatan-catatan kita. Jangan sampai terjadi disparitas pembangunan di Sulbar, kita akan lihat di akhir tahun nanti. Buat kawan-kawan pers, jangan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat, selamat hari pers nasional,” kata Hatta.
Tiba giliran dari kalangan pemuda, yang diwakili Ketua KNPI Mamuju Selvi Febriana. Ia menyebutkan, pemuda dan mahasiswa sejatinya adalah satu dari sisi idealis. Bicara pergerakan, Selvi meminta pemerintah agar tidak anti kritik, apalagi menuding gerakan murni dari mahasiswa sebagai alat kepentingan seseorang.
“Kami melihat sisi yang sama dengan Pers, satu yang sama adalah idealis kami. Kami juga sangat sedih dan kecewa ketika kami melakukan aksi, menyuarakan murni pergerakan kami, malah disebut bersponsor, inikan lucu, pemerintah seakan-akan anti kritik,” tegas Selvi.
Dialog pun dilanjutkan dengan tanggapan terkait polemik pengangkatan pengurus BUMD Sulbar, yang dinilai Ketua Laskar Anti Korupsi Sulbar, Muslim Fatillah Asiz, sebagai bentuk pendzoliman gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, terhadap visi misinya.
Tak luput, gambaran pertumbuhan ekonomi dan siklus inflasi di Sulbar, turut dipaparkan singkat oleh Deputi kepala perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Tri Adi Rianto. Stabilitas pangan dan program TMMD oleh Kapenrem 142 Tatag Mayor Haryo Mustoko, serta himbauan dari Kabinda Sulbar, Susetyo Karyadi kepada pers, untuk tetap mengawal dan ikut menjaga situasi keamanan, utamanya dalam momentum Pilkada di Sulbar.
“Menulis adalah revolusi. Saya curiga terhadap hal-hal yang tidak disampaikan secara terbuka, karena disanalah sumber kekacauan. Jean Paul Sastre, filusuf dan penulis Prancis,” ucap Ashari Rauf menutup dialog HPN ini. (M12*)
Komentar