2enam.com, Mamuju – Organisasi Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara (LAKIP) RI, nilai indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Gubernur dan wakil gubernur, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) semakin turun.
“Kami bukan lembaga survei, tetapi jika dilihat agreget kepeminpinan ABM-Enny dalam rentang waktu delapan bulan lebih dengan banyaknya persoalan yang terjadi maka bisa jadi indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah ini kian anjlok, ” kata Ketua Lakip RI, Moh Aldin kepada media ini di Mamuju, 11/1/2018.
Beberapa indikator penilaian Lakip terhadap kinerja pemerintahan ABM-Enny semakin turun, setelah melihat hubungan kedua peminpin Sulbar terkesan retak diawal pemerintahan. Keretakan kedua peminpin ini bukan tampa alasan setelah membaca pemberitaan media online maupun koran yang ada di daerah.
Kemudian kata dia, beragam polemik yang ikut mewarnai pemerintahan ABM-Enny sehingga berdampak pada layanan publik menjadi berantakan.
Belum lagi, polemik RS Sulbar yang kian memperburuk layanan vital sehingga masyarakat makin kurang puas melihat kinerja pemerintahan.
Paling memiriskan, polemik Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terjung bebas dari pagu Rp145 milyar menjadi Rp2.5 milyar. Bahkan kondisi dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat juga menurun tajam di tahun ini.
Aldin meyakini, atas fakta itu jelas implikadinya akan mempengaruhi elaktabilitas ABM-Enny dan indeks kepercayaan publik semakin parah.
Namun demikian, kepala biro pemerintahan Pemprov Sulbar, Wahab dihadapan ketua Lakip RI menyebutkan, penilaian itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena hanya pendapat saja tampa melalui kajian dari lembaga survei terpercaya.
“Baiknya kita duduk bersama membincangkan untuk menakar kinerja Pemerintahan di Sulbar, ” ucap Aldin meniru penuturan kepala biro pemerintahan ini. (AA*)
Komentar