2enam.com, Mamuju, Setelah mendengarkan paparan jajaran Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen PSDA Kementrian PU dan Perumahan, Selasa, 21 Nopember 2017, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mendengarkan paparan jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII (B2PJN XIII) Makassar Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga , Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) di ruang Pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar.
“Gunakan anggaran sesuai peruntukanny. Saya yakin saudara-saudara yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, mampu bekerja secara profesional,”tandas Ali Baal Masdar
Seperti penyampaian pada Dirjen Cipta Karya dan PSDA sebelumnya, kepada Satker P2JN B2PJN 13, ABM juga meminta agar program yang dilaksanakan pemerintah pusat di Sulbar dapat disinkronkan dengan program kegiatan Provinsi Sulbar, sehingga pelaksanaan visi misi pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Sulbar bisa lebih baik, maju, cepat dan efisien.
“Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas, kita harapkan anggaran yang ada walaupun sedikit dapat dimanfaatkan dengan baik, agar apa yang ingin dicapai dapat selesai pada waktunya”tandas suami anggota DPR RI, Andi Ruskati.
Ayah dua anak juga tersebut, juga mengingatkan terkait kualitas pekerjaan yang terkadang menimbulkan persoalan dikemudian hari akibat kelalaian dalam pengerjaan suatu proyek. Untuk itu, Ia meminta agar pengawasan dan pembinaan terhadap kontraktor dapat ditingkatkan.
Untuk arterial road dimana tahap pertama telah selesai, tahap selanjutya juga tetap diharapkan bisa dilanjutkan sesuai perencanaan. Kepada B2PJN XIII juga sekaligus meminta agar dapat menempatkan alat berat di wilayah rawan longsor, sehingga ketika terjadi longsor dapat ditangani dengan cepat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Nasaruddin menyampaikan, Sulbar pernah menempati posisi pertama pada tingkat kemantapan jalan di Indonesia, yaitu pada 2014 pada posisi 99,28 persen, kemudian pada 2015 terjadi penurunan menjadi 86 persen. Sedangkan pada 2017 pada posisi 89,83 persen.
“Penurunan itu disebabkan adanya penambahan jalan sepanjang 192 km jalan Provinsi yang diangkat menjadi jalan nasional, yaitu jalan Salubatu- Mambi- Malabo dan Mamasa ke Tabang dan Polewali ke Malabo dan semuanya masih jalan tanah. Secara perlahan kondisi kemantapan mulai naik seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang dimulai tahun 2015 sampai sekarang,” sebut Nasaruddin.
Diharapkan kedepan bisa mendapatkan penambahan anggaran dan kondisi kemantapan, sehingga dapat dicapai kembali hingga tahun 2019.
Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan B2PJN XIII Makassar, Iskandar Arsyad mengatakan,kondisi jalan sekarang masih tersisa 66 km jalan yang tidak mantap dari total jalan nasional sepanjang 763,17 km,. Dari total panjang jalan yang tidak mantap, Balai hanya mengalokasikan 6 km pada tahun 2018, sehingga masih tersisa 60 km. Dengan rincian Mambi-Malabo sepanjang 20 km, Mamasa-Tabang 30 km, Polewali-Malabo sepanjang 10 km.
“Kami akan selalu berupaya untuk bersinergi dengan Pemprov Sulbar. Kami berharap dukungan pemerintah untuk bersama-sama memperjuangkan sisa 60 km tersebut,”kata Iskandar.
Kepala Satker P2JN Sulbar, Arifin Tahir saat mengemukakan program prioritasnya, menyampaikan masih ada tiga paket yang tersisa yang belum selesai pada 2017 yaitu paket preservasi batas jalan Kota Majene ke Polewali 84,71 persen, preservasi Polewali-Tabone-Malabo. Sedangkan untuk peningkatan jalan Salubatu-Mambi pada 2017 sudah terserap 78,23 persen dan masih berkelanjutan hingga 2018.
Pada tahun 2017, total anggaran BP2JN XIII, Satker P2JN sebanyak Rp396,381,830 miliar. Dengan rincian P2JN Sulbar , pagu sebesar Rp.23.435.130 miliar untuk delapan paket, PJN Wilayah I Sulbar pagu sebesar Rp135.076.100 miliar untuk empat paket, dan PJN II Sulbar , pagu sebesar Rp. 237.870.600 miliar untuk empat paket. Untuk tahun 2018, total pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 245.313.533 miliar . Dengan rincian P2JN Sulbar, total pagu Rp. 17.255.274 miliar untuk enam paket , PJN wilayah I Sulbar dengan pagu sebesar Rp. 54.121,491 miliar untuk enam paket, dan PJN II Sulbar dengan pagu sebesar Rp.173.936.268 miliar untuk lima paket.
Masih kata Arifin, untuk program prioritas 2018 yang dianggap masih urgen diantaranya adalah ruas jalan Mambi-Malabo yang masih tersisa sepanjang 21 km, Malabo-Mamasa sudah tuntas sepanjang 13 km dan Mamasa-Tabang tersisa sepaanjang 30,29 km, serta Tabone-Malabo tersisa sepanjang 3,36 km.
Pada kesempatan tersebut , mencuat usulan dari Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, agar sejumlah ruas jalan strategis provinsi bisa diangkat menjadi jalan nasional, karena banyak jalan di Sulbar bisa menghubungkan dengan daerah lain. Seperti, jalan yang menghubungkan Salubatu-Bonehau-Kalumpang kemudian tembus ke Tanah Toraja (humas/muhyiddin*)
Komentar