2enam.com, Mamuju, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekertaris Provinsi daerah Sulbar, Ismail Zainuddin menerima kunjungan kerja Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar beserta jajarannya di Ruang kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 20 September 2017.
Kunjungan pertama Kapolda yang baru menjabat sepekan di Sulbar tersebut bertujuan memohon restu dan meminta kepada Gubernur untuk ikut membangun Sulbar kedepan.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin yang disampaikan Gubernur Ali Baal Masdar, salah satunya pembangunan yang harus melibatkan masyarakat.
“Agar daerah kita maju, kita harus mendidik masyarakat kita agar mau ikut membangun dan memajukan daerah, “ujar Ali Baal.
Lelaki yang akrab disapa ABM tersebut juga menyampaikan, beberapa perusahaan-perusahaan swasta akan dipanggil untuk ikut berkontribusi membangun daerah ini. Seperti membuka sarana dan prasarana seperti bandara, jembatan, bendungan, dan jalanan umum.
“Perusahaan swasta bersama dengan masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama berkontribusi membangun demi kemajuan Sulbar,” ujar Ali Baal
Masih kata mantan Bupati Polman tersebut, di Sulbar terdapat sejumlah permasalahan, yang harus dicarikan solusi bersama dengan aparat kepolisian, seperti masalah tanah, masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Itu semua yang harus dicapai, tidak boleh lagi ada preman-preman yang mencampuri, akan diusahakan percepatan aksesibilitas dan percepatan kerja, yang penting kita menjaga UU 1945” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut juga, kepada Kapolda Brigjen Pol Baharuddin DJafar, ABM mengungkapkan akan meningkatkan pendapatan di Sulbar, dengan mengadakan bea cukai. Dan itu telah didukung oleh Menteri Keuangan.
Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar kepada Gubernur ABM mengungkapkan, bahwa tugasnya kami sebagai Kapolda Sulbar adalah ikut mendukung program-program Gubernur yang akan diwujudkan dalam waktu dekat.
“Seluruh pasukan sudah dihimbau untuk dapat bersinergi dan betul-betul bekerja sama membangun Sulbar. Untuk perusahaan asing yang akan dipanggil oleh gubernur, kami akan tetap melibatkan masyarakat. Dengan demikian semua berkontribusi. Saham masyarakat ada, saham pemerintah ada, saham perusahaan juga ada,” jelasnya.
Brigjen Pol Baharuddin Djafar juga mengungkapkan, terkait pengawasan terhadap perusahaan besar yang harus terbuka dan transparan, dimana Pemprov meminta kepada perusahaan tersebut untuk membuka kantor pusat di Sulbar, bertujuan agar perusahaan tersebut juga berkontribusi meningkatkan PAD di Sulbar, karena selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar pajak di Sulbar. Untuk hal tersebut, Polda akan berkoordinasi dengan pihak BI, dan pihak BI yang akan mengkordinir agar perputaran uangnya juga berjalan di Sulbar , bukan di Palu dan Makassar seperti yang selama ini terjadi.
Mantan kabid Humas Polda Metro Jaya tahun 2010 tersebut juga melaporkan progres pembangunan Kantor Mapolda Sulbar yang telah mencapai mencapai 36 persen, dan itu diawasi setiap dua minggu agar mencapai target penyelesaian di bulan Desember.
“Kita juga akan ada kontrak proyek kecil perbaikan tebing, jalan dan fasilitas umum lainnya, terimakasih kepada Pemprov Sulbar yang telah merespon dengan cepat program kami, ” ungkap Baharuddin.
Terkait himbauan Kapolri, Sulbar diminta membuat Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan tujuan meningkatkan persaingan pemuda Sulbar di kancah nasional. Itu dilakukan, karena selama ini pemuda di Sulbar kalah saing dengan daerah lain agar bisa mengatur dan mendidik mereka, sehingga pemenuhan personil mudah terpenuhi dalam waktu dekat.
Menutup kunjungan kerja tersebut, Kapolda Sulbar meminta kepada Gubernur petunnuk petunjuk lebih lanjut terkait pembangunan Mapolda, Rujab Kapolda dan Wakapolda, serta pembangunan RS Makro Brimob direncanakan akan rampung bulan September. Akan tetapi, setelah rampung belum dapat digunakan dikarenakan fasilitas-fasilitas umum yang belum lengkap, seperti akses, sistem kelistrikan dan masjid. Selain permasalahan tersebut, Baharuddin juga menyampaikan terkait peningkatan PAD, di Sulbar, dimana masih banyak kendaraan di Kabupaten Matra yang mendaftarkan surat-surat kendaraan ke Samsat Palu, termasuk Pemkab Matra, yang seharusnya surat-surat kendaraan tersebut didaftarkan di Samsat Matra. (humas/fadilah*)
Komentar