Kajari Matra : Zero Corruption Dana Desa

Mamuju Utara, Sulbar43 Dilihat

2enam.com, Pasangkayu.- Kejaksaan Negeri Matra, terus menggenjot pemahaman kepala desa, terkait aturan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan melakukan Sosialisasi.

Sosialisasi yang berlangsung di aula kantor Kejari Matra tersebut, dilaksanakan oleh Tim Pengawalan, Pengawasan, Pembangunan, Pemerintah Daerah (TP4D), yang dihadiri oleh semua kepala desa dan Aparatur desa serta Pendamping desa (PD), se Kab. Matra, Kamis 24/08/2017

Plt. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Matra, Agus Setiawan, mengatakan, tujuan dari kegiatan Sosialisasi TP4D adalah, karena mengingat begitu besarnya dana yang dikelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa, dan rawan disalahgunakan. Sehingga dianggap perlu meminimalisir para aparat desa berbenturan langsung dengan hukum.

“Kita ditugaskan langsung oleh Jaksa Agung, untuk meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan dana desa. Dengan harapan agar dana desa yang dikelontorkan pemerintah pusat, sebesar Rp.800 juta lebih per desa, di Kab. Matra pada tahun 2017 ini, bisa zero corruption” tutur Plt. Kajari Matra, Agus Setiawan.

Agar tercapainya zero Corruption atau tidak adanya aparat desa yang tersangkut korupsi, Agus Setiawan, menginginkan, semua stakeholder terkait dan Pendamping desa, giat memberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan di desa, terkait penggunaan DD pada skala prioritas.

Karena menurutnya, hampir semua kepala desa, merencanakan program itu berdasarkan keinginan pribadi tanpa melalui Musyawarah yang melibatkan Sekertaris desa (Sekdes) dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) serta masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Matra, Lukman Said, yang membuka langsung Sosialisasi TP4D, menantang semua kepala desa untuk melakukan terobosan, dalam hal desa yang mempunyai penghasilan tersendiri, melebihi anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau ada kepala desa yang penghasilan asli desanya lebih besar daripada anggaran dari pemerintah, dan berpotensi bisa menarik perhatian dari luar daerah, maka saya akan ajak semua DPRD Se Indonesia, untuk studi banding di desanya” terang ketua Umum Adkasi, Lukman Said. (IHM*)

Komentar