Program APBDP Diharapkan Percepat Pembangunan

Mamuju, Sulbar40 Dilihat

2enam.com, Mamuju, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bappeda hari kedua, Minggu, 13 Agustus 2017 kembali mengumpulkan lagi sejumlah pimpinan OPD di Ruang Pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar untuk mendengarkan paparan OPD terkait program APBD 2017 dan program APBDP 2017.

Pada kesempatan tersebut beberapa OPD yang berkesempatan memaparkan programnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, dan Dinas Perhubungan.

Untuk pemaparan pertama, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Andi Sukri Tamalele menyampaikan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, pada tahun 2017 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp138 miliar lebih yang terbagi untuk dua 12 program . Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung mencapai 49.33 persen .

12 program tersebut antara lain, peningkatan layanan ADM perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kedisiplinan aparatur, program pembinaan sekolah luar biasa dan peningkatan mutu pendidikan, pengembangan teknologi informasi pendidikan, program pendidikan menengah seperti pengadaan buku, manajemen pelayanan pendidikan, bantuan operasional sekolah serta pembangunan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.

“Untuk program yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengusulkan beberapa program lain di perubahan seperti beasiswa untuk siswa berprestasi, “kata Sukri Tammalele

Andi Sukri juga menyampaikan, bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terdapat permasalahan, seperti di Kabupaten Matra masih terdapat sekolah yang belum lengkap buku elektronik, serta di SMK 1 Mamuju juga masih terdapat lima ruang kelasyang juga belum lengkap buku elektronik, “Untuk permasalahan tersebut, Diknas Provinsi, kami hanya menangani SMA, SMK dan SLB” kata Sukri.

Selanjutnya, Kadis Kesehatan, Achmad Azis yang memaparkan beberapa program yang dijalankan secara bertahap. Antara lain penyediaan klinik untuk wilayah terpencil seperti di wilayah Majene, Polman, Mamasa dan Mamuju serta kepulauanan Bala-balakang.

“Kita juga akan membangun RS Ibu dan Anak di region Selatan (Majene, Polewali, Mamasa) dan di region Utara (Mamuju, Mateng, Matra) juga RS Jiwa di tahun 2018. Target tahun ini, satu kecamatan satu puskesmas terakreditasi, tugas kita sebagai Pemerintah Provinsi melihat pengerjaannya” beber Azis.

Pada kesempatan tersebut juga, Achmad Azis menunjukkan stimulasi program aplikasi “Save Ibu Hamil” yang dapat menjadi mediator pemerintah berkomunikasi langsung dengan para ibu hamil. Program aplikasi tersebut akan mendampingi ibu dari amsa kehamilan sampai anak usia 1 tahun.

“Selain itu kita juga akan membangun rumah marasa (mandiri, cerdas dan sehat) untuk masyarakat kelas bawah dan akan meminta bantuan Bappeda untuk mendudukkan bersama Koperindag, Diknas, Sosial dan dinas terkait untuk membantu fasilitas pendamping program pengembangan rumah sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)” tandasnya

Kepala Dinas Perindagkop, Bahtiar juga memamaparkan, pada tahun 2017, Disperindagkop mendapatkan pagu anggaran yang mendapatkan pagu sebesar Rp10 miliar lebih dan realisasi telah mencapai 65 persen.

“Sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka peningkatan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi, kami mencoba pengembangan industri lokal yang akan dilakukan pengembangan di pasar di Mamasa, Mateng, dan Polman “ ungkap Bahtiar.

Kepala Dinas Perhubungan, Khaeruddin Anas menyampaikan, pada tahun 2017, Dinas Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7 miliar yang terbagi untuk sembilan program, dengan 51 kegiatan. Hingga saat ini realisasi keuangan telah mencapai 13.74 persen.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada semua pimpinan OPD yang hadir untuk memberikan saran pada rapat perubahan tersebut. Mantan Bupati Polman dua periode tersebut meminta kepada semua pimpinan OPD agar program yang dijalankan terjadi sinergitas antara program pusat, provinsi hingga ke kabupaten. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih.

Khusus kepada Diknas, Ali Baal menekankan agar pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa ayang berprestasi khususnya untuk SMA dan SMK di semua Kabupaten.

“Harus ada yang menangani di Diknas untuk fokus pada kurikulum untuk peningkatan kualitas” tambah Ali Baal.
Kepada Dinas Koperindag, Ali Baal meminta untuk meningkatkan dan mematenkan produksi lokal seperti sarung sutera dan industri kuliner.

“Banyak industri di Sulbar yang sudah menghasilkan sarung suter tapi belum dipatenkan, itu yang harus ” lanjut Ali Baal.

Dan kepada Dinas Kesehatan, suami dari Andi Ruskati Ali Baal tersebut menyampaikan untuk memberi usulan kepada kementrian kesehatan agar puskesmas dialihkan ke provinsi dan Puskesdes ditangani kabupaten.

“Hal itu untuk menghindari tumpang tindih wewenang, dan tahun depan jumlah dokter ahli serta kualitas perawat dan bidan ditingkatkan” ungkapnya

Sedangkan, Asisten Bidang Kepemerintahan juga menghimbau kepada Dinas Kesehatan untuk menggandeng BKKBN dalam program KB dan juga menekankan kepada Koperindag agar memperhatikan pemasaran produk lokal agar masyarakat termotivasi dan lebih produktif.

Staf ahli, Darno Madjid yang juga angkat bicara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan ke Diknas agar lebih memperhatikan pemeliharaan situs budaya. (humas/fadilah*)

 

Komentar