2enam.com, Mamuju, Gubernur Sulbar mengumpulakn sejumlah pimpinan OPD di ruang pertemuan oval Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu, 12 Agustus 2017. Gubernur Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Ismail Zainudin, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala Bappeda.
Pertemuan tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulbar untuk mendengarkan paparan OPD terkait program APBD 2017 dan program APBDP 2017.Pemaparan Program dan Kegiatan APBD T.A 2017 dan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan APBD T.A 2017 Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan di Ruang Oval Kantor Gubernur, Sabtu, 12 Agustus 2017.
Pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan program APBD 2017 yang sudah dilakasanakan pada APBDP 2017 antara lain Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Pemaparan pertama disampaikan oleh Kadis PU, Nasruddin pada Dinas PU sejumlah program telah berjalan, hanya saja memang terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak sejalan antara nomenklatur kegiatan pada DPA dan kondisi lapangan, dan akan disesuaikan untuk diusulkan pada APBD perubahan
Pada Dinas PU total belanja langsung sebesar Rp233 miliar yang terbagi untuk beberapa item anatara lain, pagu murni, dana alokasi khusus (DAK) untuk dua bidang yaitu Bidang Bina Marga dan Bidang PSDA.
Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Kadis Pertanian, Hamzah menyampaikan, untuk Dinas Pertanian, pada tahun 2017 mendapatkan pagu sebesar Rp 54 miliar lebih yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung , terbagi untuk DAK dan DAU
“Untuk realisasi kegiatan sudah mencapai 77 persen, dan beberapa program akan direalisasikan pada APBD perubahan,”kata Hamzah.
Hamzah melanjutkan, untuk usulan pada APBD 2017, Dinas Pertanian akan mengembangkan populasi ternak sapi dan kambing. Hamzah juga menyampaikan untuk optimalisasi produktivitas pertanian, Sulbar telah mendapatkan bantuan dari Kementrian Pertanian berupa bantuan traktor besar sebanyak empat dan traktor kecil sebanyak 20 unit.
Sementara itu, Kadis Perikanan, Parman Parakkasi menyampaikan, untuk realisasi tahun 2017, realisasi keuangan mecapai 34,11 persen, sedangkan realsiasi fisiknya sebesar 56 persen. Untuk kesejahteraan nelayan pesisir, lanjutnya, sudah dibentuk tim verifikasi untuk mendata kelompok nelayan yang membutuhkan peralatan seperti kapal nelayan yang berkekuatan 5 sampai 15 GT, berjumlah 20 buah dan sedang dalam proses pengadaaan.
“Beberapa program yang sedang kami lelang sekarang adalah pengadaan kapal perikanan, kapal alat tangkap dan pembangunan breakwater, ” tambah Parman
Kadis Kehutanan, Fakhruddin menyampaikan, tentang pengadaan lahan kehutanan yang pada prinsipnya tetap melibatkan masyarakat untuk menanami sehingga ikut serta membantu dalam peningkatan ekonomi,”kata Fakhruddin.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, semua program harus berkesinambungan untuk mempercepat pembangunan. Dan untuk Dinas PU, jalan yang dikerjakan focus pada pekerjaan jalan yang sesuai dengan kewenangan provinsi. Jangan lagi mengerjakan yang bukan kewenangan provinsi.
“Kepada semua OPD, untuk program APBDP sesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dan awasi betul-betul program yang berjalan. Libatkan pihak yang betul-betul bisa mengerjakan untuk percepatan kerja, jangan ada pekerjaan sedikit-sedikit, total kan,” tandas pria yang akrab disapa ABM tersebut
Mantan Bupati Polman dua periode tersebut juga menghimbau terkait pemeliharaan budidaya melalui Dinas Perikanan untuk pembuatan Kapal Sandeq sebagai kapal ikan, harapannya agar budaya juga terpelihara.
Kepada semua OPD, ayah dua anak tersebut menyampaikan, bahwa Pemprov Sulbar harus bisa mencanangkan program yang dapat menstimulasi kreatifitas masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
“Ciptakan peluang untuk terjun langsung ke masyarakat kelas bawah, memberi mereka kesempatan untuk memproduksi produk, dan kita sebagai pembeli dan penggunanya” ungkapnya
Ali Baal juga menyampaikan, terkait rencana Pemprov Sulbar untuk membangun SMA Unggulan di Mamuju dan itu membutuhkan lahan. Selain itu, juga direncanakan pengembangan kawasan sentra perikanan terpadu di Kabupaten Polman.
Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengingtkan pada OPD agar, program yang direvisi untuk percepatan pembangunan, disesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia juga meminta kepada OPD untuk membuat rambu-rambu bagaimana perusahaan dari luar yang bekerja di Sulbar untuk dipungut pajaknya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak di Sulbar. (HumasProv/fadilah*)
Komentar