2enam.com, Mamuju, Dua orang kader senior Partai Golkar Sulbar menguat untuk memimpin DPD Partai Golkar Sulbar. hal ini berdasarkan aspirasi mayoritas kader Golkar se-Sulbar yang dikemukakan saat rapat pengurus Golkar Sulbar Jumat malam tanggal 31 Maret 2017 di Hotel d’Maleo, Mamuju.
Kedua kader tersebut adalah Ibnu Munzir yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Sulbar dan H. Hamzah Hapati Hasan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar. Bahkan, para kader mengancam akan “mogok” bekerja untuk partai jika ada nama lain di luar kedua nama ini yang direkomendasikan oleh DPP Golkar untuk menjadi Ketua Golkar Sulbar.
Plt Ketua Golkar Mamuju, Damris, mengemukakan, sudah jadi harga mati jika kader Golkar harus diprioritaskan menjadi Ketua Golkar Sulbar dan para kader sudah sepakat untuk mengusulkan dua nama yaitu Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan.
“Pokoknya, kami hanya mau dua nama ini yaitu Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan. Kalau musda berlangsung kita tetapkan saja secara aklamasi Ibnu Munzir atau Hamzah yang menjadi ketua. Kalau ada nama di luar mereka berdua, kami tidak akan terima,” kata Damris yang juga Wakil Ketua Golkar Sulbar ini.
Plt Golkar Mamuju Utara, Marigun Rasyid, mengemukakan hal yang sama. Menurutnya, tidak ada lagi kader yang layak untuk menjadi Ketua Golkar Sulbar selain Ibnu dan Hamzah karena keduanya sudah teruji loyalitasnya kepada partai dan memiliki kemampuan yang cakap mengelola organisasi.
“kita harus mengambil pelajaran dan mengevaluasi hasil pilgub kemarin. Karena bukan kader yang diusung, maka para kader juga tidak semangat untuk bekerja. Makanya, untuk Ketua Golkar Sulbar ke depan harus berasal dari kader yang betul-betul sudah teruji loyalitasnya dan sudah sangat berpengalaman sehingga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi dan hal ini hanya ada pada Pak Ibnu dan Pak Hamzah,” jelas Marigun.
Plt Golkar Majene, Hamsah Sunuba, mengatakan, jika Ibnu atau Hamzah yang terpilih menjadi Ketua Golkar Sulbar, maka ia akan bekerja habis-habisan untuk memenangkan suara Golkar pada momen-momen politik yang akan datang di wilayah Polman.
“Untuk pemilu nanti kami akan memenangkan Golkar di wilayah dapil kami di Polman dan suara yang signifikan untuk Pak Ibnu Munzir agar bisa duduk kembali menjadi anggota DPR RI,” ungkap Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sulbar ini.
Menanggapi aspirasi dari para kader , baik Ibnu maupun Hamzah sama-sama menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme partai dan petunjuk dari DPP Golkar.
Hamzah mengemukakan, pada dasarnya, ia sangat sepakat jika kader Golkar yang paling loyal dan berpengalaman yang dipilih menjadi Ketua Golkar Sulbar. Bahkan, secara pribadi ia mendorong Ibnu Munzir untuk menjadi ketua.
“Kalau saya, lebih baik Pak Ibnu saja daripada orang lain karena ini menyangkut harga diri partai. Mau ditaruh dimana muka kita kalau harus orang lain yang jadi ketua, sementara kita yang berdarah-darah mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk membesarkan partai. Cukuplah kita belajar dari pilgub yang mengusung calon di luar kader sehingga kita kalah karena para kader tidak bekerja sepenuh hati. Hal ini harus jadi pertimbangan dan evaluasi DPP,” kata Sekretaris Golkar Sulbar ini.
Ia menambahkan, jika Ibnu betul-betul serius ingin menjadi Ketua Golkar Sulbar, maka ia siap menggalang kekuatan untuk memenangkan.
“Kalau Pak Ibnu mau, kita langsung tetapkan saja secara aklamasi saat musda nanti. Kalau perlu saya dan Pak Ibnu satu paket. Pak Ibnu jadi ketua dan saya biarlah tetap jadi sekretaris yang penting kita semua tetap solid. Pak Ibnu tinggalkan saja jabatan di DPP Golkar dan fokus sebagai Ketua Golkar Sulbar sehingga kita sama-sama bisa membesarkan partai. Saya yakin, jika saya dan Pak Ibnu menyatu ditambah dukungan dari teman-teman semua, maka kita akan mempunyai kekuatan yang besar,” jelas H4.
Tapi, jika Ibnu Munzir tidak bersedia menjadi Ketua Golkar Sulbar, maka Hamzah bersedia untuk memegang jabatan tersebut, dengan catatan mendapat restu dari DPP dan didukung oleh kader-kader Golkar se-Sulbar.
Ibnu Munzir yang juga Plt Ketua Golkar Sulbar mengemukakan, semuanya akan dikembalikan ke mekanisme yang ada dan instruksi dari DPP.
“Sudah ada instruksi dari DPP jika musda dilaksanakan secepatnya. Petunjuk dari DPP, musda dimulai dari tingkat bawah seperti dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan terakhir provinsi. Tujuannya agar pengurus dirapikan dari tingkat bawah terlebih dahulu supaya bisa lebih solid pada tiap tingkatan,” ujarnya.
DPP telah mengeluarkan jadwal jika pelaksanaan musda tingkat kecamatan dan kabupaten dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Sedangkan musda tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli atau seusai bulan Ramadhan.
“Sedangkan kriteria calon ketua, menurut arahan ketua umum, tetap diutamakan kader atau bisa yang menjabat gubernur tapi dengan catatan keluarga atau kerabatnya tidak ada di partai lain. Kalau tidak ada gubernur, maka bisa dari pimpinan DPRD seperti ketua DPRD atau wakil ketua. Kalau tidak ada dari pimpinan DPRD, maka dari kalangan pengusaha. Karena tidak bisa dipungkiri jika menggerakkan partai membutuhkan finansial. Kalau dari kalangan bupati, saya rasa agak sulit untuk memimpin partai di tingkat provinsi. Bupati cukup di DPD II saja. Ada informasi bahwa ada sejumlah bupati di Sulbar yang berminat gabung di Golkar. Saya sampaikan silakan saja, kami sangat welcome. Tapi, tetap saja harus sesuai mekanisme partai,” jelas Ibnu.
Tentang jadwal musda, mayoritas kader menginginkan agar dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi dan selanjutnya berjenjang ke bawah atau sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksanaan) Nomor 5 tahun 2016 tentang pelaksanaan musda yang dikeluarkan oleh DPP Golkar pada bulan Juni 2016 lalu.
“Saya rasa lebih bagus kalau musda dimulai dari tingkat provinsi saja. Itu kan sesuai juklak nomor 5. Mayoritas kader juga menginginkan demikian. Bayangkan, sudah dua tahun Ketua Golkar Sulbar hanya dijabat oleh plt ketua. Selama ini, sudah tiga orang dari DPP yang turun menjadi plt ketua, mulai dari Pak Nurdin Halid, Pak Hamka B Kady, dan sekarang Pak Ibnu Munzir. Makanya, mayoritas kader menginginkan agar musda provinsi dilaksanakan secepatnya agar kita bisa segera punya ketua definitif. Kalau ketua definitif sudah ada maka kami yakin kader atau pengurus bisa lebih semangat dan antusias dalam bekerja. Koordinasi antara DPD I dan DPD II juga bisa berjalan dengan baik,” kata Wakil Sekretaris Golkar Sulbar Ruslan Amrullah. (RS*)
Komentar