2enam, Mamuju, Tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat terlibat debat seru. Isu bantuan anggaran infrastrktur Rp. 100 Milyar
per kabupaten per tahun jadi pembahasan utama di debat publik putaran kedua di Mamuju, Minggu (29/01).
Perdebatan bermula saat calon Waki Gubernur nomor urut 3, Enny
Anggraeni Anwar mepertanyakan salah satu program prioritas Pasalon nomor urut 1, Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta berupa pemerataan anggaran infrastrktur Rp. 100 Milyar per tahun per kabupaten.
“Dalam beberapa kesempatan, selalu dikatakan akan memberikan dana Rp.
100 Milyar pada setiap kabupaten. Pertanyaannya, berupa apa dana itu.
Sejatinya, bantuan itu bukan tidak mungkin melanggar aturan. Apalagi
kalau mau dibagikan merata ke semua kabupaten, dimana asa keadilannya.
Misalnya, mau disamakan antara Polman dengan Mateng, dimana
keadilannya itu ?,” tanya Enny ke SDK-Kalma.
Menjawab pertanyaan itu, SDK dengan tegas menyatakan untuk tetap
melaksanakan salah satu program andalannya tersebut. Ia menyebutkan,
kekuatan APBD Sulawesi Barat sesungguhnya mampu untuk membiayai
bantuan infrastrktur bagi 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
“Itu memang program kami. Itu akan tetap kami laksanakan. Anggaran
infrastruktur tersebut jangan dipahami sebatas untuk membiayai jalan,
jembatan saja. Jauh lebih luas, anggaran itu juga akan kita gunakan untuk membiayai infrastrktur pertanian, kelautan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Itu tentu akan kita alokasikan anggarannya secara merata di 6 kabupaten di Sulbar ini,” jelas SDK.
Lebih lanjut, Bupati Mamuju 2 periode itu menyebut, pemerintah provinsi memang harus hadir di tengah permasalahan yang masih membelit
masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini. Menurutnya, program
pemerataan Rp. 100 Milyar per tahun tersebut adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.
“Karena provinsi tidak punya wilayah. Yang ada itu, pemerintah provinsi harus hadir di 6 kabupaten yang ada. Sebab, hanya kabupaten saja yang punya wilayah, provinsi tidak. Tidak mungkin anggaran yang ada di Sulbar ini, kita peruntukkan untuk membiayai program kerja di provinsi lain,” sambung SDK.
Diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban SDK tersebut, Enny kembali
meragukan soal sumber dana, serta seberapa realistis program tersebut
untuk diwujudkan mengingat kondisi APBD Sulawesi Barat yang disebutnya
cukup keteteran.
“Yang kami maksudkan itu, dananya berupa dana apa. Jangan sampai
justru akan menabrak aturan hukum. Setahu kami, dana APBD kita itu
tidak cukup untuk membiayai hal-hal yang demikian,” kata Enny.
Sementara itu, calon Gubernur nomor urut 2, Salim S Mengga mengungkap
persetujuannya terhadap program bantuan yang disuarakan oleh SDK-Kalma. Meski juga disertai oleh sejumlah catatan penting.
“Pada dasarnya saya setuju dengan program bantuan. Tapi mesti
disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah,” cetus Salim.
Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat putaran
kedua hari itu mengangkat tema utama memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah. Jalannya debat sendiri dipandu oleh Yuninda Husni Djamaluddin. (A/Naf*)
Komentar