2enam.com, Mamuju , Hasil Investigasi Jajaran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, terkait pengelolaan penarikan retribusi parkir di Mamuju dinilai belum maksimal, bahkan rawan praktek pungutan liar. Sejauh ini, sektor penarikan retribusi parkir merupakan ladang empuk praktik pungutan liar (pungli). Hal itu tidak terlepas dari perilaku oknum petugas yang tidak profesional.
“data temuan kami, disejumlah titik salah satunya kawasan Anjungan pantai manakarra, petugas parkirnya kadang kami temukan tidak menggunakan seragam resmi, dan kami juga temukan adanya karcis yang diduga hasil poto copyan, ada juga petugas yang menggunakan seragam resmi tapi sering tidak menyerahkan karcis jika tidak diminta oleh pengendara, sehingga kami berharap dalam proses perekrutan petugas penarik retribusi parkir, pihak Dishub harus selektif untuk menghindari adanya petugas parkir yang tidak amanah,” Terang Nirwana Natsir, Asisten Ombudsman Sulbar
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, mengatakan, guna meminimalisir persoalan pungli retribusi parkir yang masih marak, kami meminta pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, termasuk Dishub dilima kabupaten lainnya, memanfaatkan momen Pembentukan Tim Saber Pungli sebagai upaya perbaikan pengelolaan penarikan retribusi parkir, guna menghindari kebocoran anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah.
“Kita berharap peran media massa dan masyarakat ikut bersama-sama memberantas praktek seperti ini, Kuncinya jangan pernah memberi imbalan jika petugasnya tidak memberi karcis dan tidak memakai seragam resmi, tanpa dukungan semua pihak praktik pungli seperti ini akan sulit diberantas, untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan Kepala SKPD terkait, agar melakukan penertiban, Intinya saya minta kepada Kepala SKPD jangan paksa kami melakukan, Operasi Tangkap Tangan sebab kewenangan itu bisa kami lakukan melalui Tim Saber Pungli, jika proses pembinaan tidak di indahkan,” Tegas Lukman Umar (Hms OS AA*)
Komentar