Debat Publik ; SDK- KALMA Akan Maksimalkan Zakat

2enam.com, Polewali Mandar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat menggelar debat publik Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur putaran pertama di gedung Gabungan Dinas, Polman, Rabu (11/1).

Debat publik sendiri secara umum berlangsung dalam 4 sesi; Pemaparan
visi misi, penajaman visi misi oleh moderator, debat antar Pasangan Calon, serta pernyataan penutup.

Di sesi penajaman visi misi, moderator debat sempat menanyakan soal langkah yang diambil untuk mengurangi angka kemiskinan jika Pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

“Padahal, tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulbar ini terbilang cukup tinggi. Sementara di sisi lain hal itu tidak membuat angka kemisikinan turun. Langkah kongkrit apa yang akan ditempuh untuk mengurangi angka
kemisikinan di Sulbar ini,” tanya Dr. Firdaus Muhammad, moderator
debat publik untuk Pasangan Calon nomor urut 1 itu.

Diberi waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut, SDK menjelaskan,
pihaknya bakal mendorong terciptanya sumber daya manusia yang handal.
Diharapkan dengan itu, tingkat perekonomian masyarakat bisa meningkat.

“Kita juga akan menguatkan segmen ekonomi mikro. Memberi penguatan
untuk ekenomi rill di masyarakat kita. Ciptakan keadilan di semua sektor perekonomian, misalnya memungut retribusi bukan hanya bagi masyarakat kelas bawah, tapi memaksimalkan sumber pendapatan dengan menggenjot retribusi dari masyarakat kelas atas,” jelas SDK.

Dengan itu, kata SDK, masyarakat kelas atas diharapkan mampu memberi bantuan secara nyata kepada masyarakat kelas bawah. Ia pun menyebut, bakal menciptakan kebijakan pemerintah yang pro ke masyarakat kecil.

“Kemudian yang paling penting itu dalam agama kita diajarkan untuk
membantu masyarakat kelas bawah dengan berzakat. Itu yang jelas sangat
penting. Sebab masyarakat yang terbilang mampu sudah pasti akan
membantu masyarakat miskin dengan zakat yang ia keluarkan,” jelas SDK
disambut riuh tepuk tangan para pendukung SDK-Kalma di ruang debat
publik. (MH*)

Komentar