2enam.com, Polewali Mandar , Anggaran infrastrktur Rp. 100 Milyar per tahun per kabupaten, beasiswa kepada mahasiswa, pemenuhan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat serta penggratisan seragam sekolah adalah sederet program
prioritas SDK-Kalma di Pemilukada 2017 mendatang. Belakangan, program
tersebut disoal oleh sejumlah pihak.
Banyak yang menganggap, program tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Kemampuan APBD Sulawesi Barat disebut-sebut bakal keteteran untuk mengakomodir program andalan yang selalu disuarakan Pasangan Calon nomor urut 1 itu di setiap kesempatan kampanyenya.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara DPD Demokrat Sulawesi Barat,
Syamsul Samad menjelaskan, apa yang telah menjadi komitmen SDK-Kalma
tersebut telah melalui proses kajian akademik. Menurutnya, apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam program prioritas SDK-Kalma itu cukup realistis untuk diwujudkan.
“Kami sudah punya hitung-hituangan tersendiri untuk mewujudkan itu.
Saya kira, kemampuan APBD kita cukup. Sebelumnya kami sudah melakukan
pengkajian tentang kemampuan APBD kita dengan program prioritas yang
disuarakan oleh SDK-Kalma. Hasilnya, itu cukup realistis untuk kita wujudkan,” jelas Syamsul Samad saat ditemui di sela-sela kampanye dialogis SDK-Kalma di Lapeo, Polman, Senin (26/12).
Ia menjelaskan, sederet program prioritas SDK-Kalma di atas mampu
direalisasikan dengan kekuatan APBD Sulawesi Barat yang mencapai Rp. 2
Triliun. Program infrastrktur misalnya, menurutnya, Rp. 100 Milyar tersebut sudah mencakup perbaikan infrastrktur pertanian, kesehatan serta infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Atau kalau kita bicara soal beasiswa bagi mahasiswa. Jangan dipahami
bahwa semua mahasiswa akan kita berikan beasiswa, tidak seperti itu.
Yang akan kita berikan ialah mereka yang memiliki prestasi dan memenuhi unsur tidak mampu secara ekonomi. Tahun pertama, kita siapkan beasiswa bagi 1000 mahasiswa, untuk itu anggaran yang kita gunakan hanya Rp. 20 Milyar. Sementara APBD kita ada di angka Rp. 2 Triliun, kalau sektor pendidikan sebesar 20 Persen berarti seharusnya Rp. 200 Milyar rupiah untuk sektor pendidikan. Kalau hanya Rp. 20 Milyar, itu baru 10 Persen dari total belanja sektor pendidikan,” jelas Syamsul, pria yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu.
Syamsul menambahkan, salah satu kekuatan politik yang dimiliki oleh
SDK-Kalma ialah kemampuannya untuk mendesain program prioritas yang mampu menjawab permasalahan masyarakat. Jika masih ada pihak yang
mempertanyakan seberapa mungkin program tersebut terwujud, Syamsul
menganggapnya sebagai bukti betapa program andalan SDK-Kalma itu mampu
mencuri perhatian banyak pihak.
“Setidaknya, kita mampu menawarkan program yang realistis dan menjawab
permasalahan masyarakat. Sepertinya memang, cuma SDK-Kalma yang
menawarkan prgram prioritas seperti itu. Kalau dipertanyakan seberapa
realistis itu untuk diwujudkan, beberapa waktu lalu teman-teman para akademisi di Makassar juga sudah mendusikan itu,” terangnya.
Ia menjamin, program prioritas SDK-Kalma di atas akan terealisasi jika
di Pemilukada nanti pasangan yang dijagokan Demokrat, Hanura, PKS dan
PBB itu berhasil keluar sebagai pemenang. Apalagi, APBD Sulawesi Barat
dari tahun ke tahun terus bertambah akibat semakin bertambahnya nominal anggaran dari pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jika memang ada pihak lain yang masih meragukan atau mempertanyakan soal program prioritas SDK-Kalma di atas, saya kira kita bisa buka ruang diskusi untuk membahas hal tersebut. Mari kita berdebat dan membahasnya secara akademik,” pungkas Syamsul Samad, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Barat ini. (MH*)
Komentar