2enam.com, Jakarta, Sebanyak 78,41 persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Data tersebut merupakan hasil dari survei kompetensi penyelenggara layanan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada kurun waktu Mei-Oktober tahun 2016.
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, mengatakan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mengamanatkan kementerian/lembaga/pemda untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. “Disamping melakukan survei kepatuhan atribut layanan, mulai tahun ini Ombudsman juga memberikan perhatian apakah unit layanan publik tersebut melibatkan masyarakat atau tidak dalam penyusunan standar layanan. lni penting untuk meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat sisi pengawasan,” kata Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Selasa (29/11).
Tak hanya itu, Adrianus menambahkan dari survei tersebut, didapatkan hasil sebanyak 60,73% unit layanan publik di Indonesia tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Padahal survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bagi unit layanan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Survei kepatuhan atribut layanan oleh Ombudsman RI merupakan penilaian kepatuhan kementerian/lembaga/pemda terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, Ombudsman RI melakukan penilaian mencakup 12 ribu produk pelayanan publik di 25 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 85 Kabupaten dan 55 Kota. Tahun ini jumlah entitas yang disurvei oleh Ombudsman meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu yakni 22 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 64 Kabupaten dan 50 Kota.
“Akan dilaksanakan penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada entitas yang masuk dalam zona hijau/zona kepatuhan tinggi di Jakarta pada awal Desember 2016. Rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Adrianus.
Berikut ringkasan hasil Survei Kepatuhan Atribut Layanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI ;
KementerianSebanyak 44% atau 11 Kementerian masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat
Lembaga Sebanyak 66,67% atau 10 Lembaga masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat
Provinsi Sebanyak 39,39% atau 13 dari 33 Provinsi masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten Sebanyak 18% atau 15 dari 85 Kabupaten masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah
Kota Sebanyak 29% atau 16 dari 55 Kota masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah. (Humas Ombudsman RI *)
Komentar