2enam.com, Mamuju Ketua Bawaslu RI, Prof .Dr. Muhammad S.IP, M.Si berharap , dari 7 Propinsi yang mau melaksanakan Pilkada Gubernur ,Sulawesi Barat harus menjadi teladan pelaksananan Pilgub yang terhormat 15 Februari 2017
” Sebagai putra Mandar saya akan mengawal sendiri Pilkada Sulbar yang diharapkan menjadi provinsi teladan pelaksanaan pilgub dari 7 Provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada Gubernur Tahun 2017 mendatang,” Ujar Muhammad di acara Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar 2017 di anjungan pantai manakarra Mamuju Sabtu . 03/09/2016
Dikatakan , kehidupan demokrasi di sulbar tidak pernah kita mendengar pemilu ini dicedrai oleh situasi situasi yang memprihatinkan jangan sampai pemilu itu membuat pilu di masyarakat kita semua harus happy sebagaimana keinginan presiden Jokowi agar pemilu menghadirkan suasana nyaman, teduh, dan bahagia
Untuk mewujudkan harapan itu paling tidak ada tiga syarat penting terkait penyelenggaran Pilkada Gubernur yaitu mesti senantiasa dibangun kepercayaan masyarakat kepada wasit pemilu yang jujur.
“Teman teman Kpu dan Panwas kita adalah wasit yang menentukan pertandingan kompetisi demokrasi pemilu ini sebagai Jantung demokrasi yang harus jujur dan netral dan Mengintruksikan teman-teman panwas, tidak boleh minum kopi di Warkop-warkop, apalagi sampai bersama dengan tim sukses minumlah dikantor ,”Ujar Muhammad.
Dikatakan instruksi bagi panwas bahwa tidak boleh ngopi diwarkop sebelum ada pelantikan Gubernur dan wakil Gubenur terpilih karena Netral itu tidak cukup hanya di mic, podium, kata kata dan statment tetapi juga dalam bentuk perbuatan panwas harus netral dan tidak ada keberpihakan
Muhammad menambahkan, para pemilih di Pilgub Sulbar ini harus cerdas dalam menentukan pilihan dan menjauhi money politik.
“Pemilih harus cerdas. Jangan sampai hanya gara-gara uang Rp 50 ribu, harga diri kita gadaikan. Kalau anda menjual harga diri anda berarti sama seperti orde lama. Ucap Muhammad
Olehnya masyarakat sulbar saya minta agar tidak melakukan hal hal materialistik, Terlebih , nagi birokrasi harus menunjukkan sikap netralnya dalam pemilu. Hal itu dianggap penting, sebab seringkali terjadi para aparat birokrasi bersikap tidak netral dalam pemilu. (*)
Komentar